Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Kota Pekanbaru, Riau, menyoroti pejabat di lingkup pemerintah setempat yang rangkap jabatan karena dianggap tidak efektif dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) tidak berjalan maksimal.
"Apa tidak ada pejabat lain sehingga harus satu orang merangkap," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri di Pekanbaru, Kamis.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahwa rangkap jabatan dinilai mengganggu roda pemerintahan terutama menyangkut pelayanan kepada publik.
Masalah tersebut terkait Azharisman Rozie menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Plt Kepala Badan Satpol PP Pemkot Pekanbaru yang dilantik Selasa (6/5).
Dia mengatakan bila tradisi ini dipertahankan, maka akan menjadi preseden buruk terhadap pembinaan SDM karena dianggap tidak berlaku jenjang karir.
Menurut dia masalah rangkap jabatan itu menjadi pembicaraan serius di kalangan anggota DPRD sehingga perlu dicarikan solusi terbaik.
"Masih banyak SDM lain yang ingin menduduki jabatan dan sesuai dengan kepangkatan," katanya.
Dia menyesalkan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di tingkat Pemkot Pekanbaru yang diketuai Sekretaris Daerah dinilai kurang maksimal bekerja.
Untuk menempatkan seorang pejabat, katanya, ada Baperjakat yang bekerja dan melalui pertimbangan itu dapat diangkat menduduki posisi yang pas.
Dia menambahkan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pejabat sudah jelas, sekarang hanya tinggal didisi oleh pejabat yang tepat.
Dia mengatakan bila ada jabatan rangkap, itu salah satu indikasi tidak percaya kepada SDM yang ada.
