Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan instansi terkait segera mengevakuasi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat.
"Saya kira pertama agar korban-korban itu supaya segera dievakuasi, kerja sama tentu BNPB, BPBD, serta Pemkab Agam dan Tanah Datar,” kata Wapres Ma'ruf Amin ketika ditemui di sela-sela acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Wapres juga dengan tegas melarang masyarakat melakukan pendakian ke lokasi berbahaya, mengingat Gunung Marapi merupakan gunung berapi paling aktif di Sumatera.
Lebih lanjut Wapres Ma’ruf Amin meminta BPBD Agam dan BPBD Tanah Datar bekerja sama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memperketat pemantauan agar jangan sampai tidak ada peringatan jika ada potensi bencana.
Pernyataan itu disampaikan guna merespons laporan pencurian alat deteksi di Stasiun Pemantauan Gunung Api Marapi, yang menurut PVMBG telah beberapa kali terjadi.
"Dan seperti tadi dikatakan ada yang dicuri ya, itu supaya pengamanannya (diperketat). Jadi ke depan hal-hal seperti ini harus lebih dibenahi, hal-hal yang mencegah kemungkinan terjadinya pendakian pada saat situasi berbahaya,” tutur Wapres Ma’ruf Amin.
Terkait upaya pencegahan bencana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan segera mengadakan rapat dengan seluruh kepala daerah supaya lebih responsif dalam menghadapi potensi bencana di daerah masing-masing.
"Kami lakukan evaluasi mulai dari sistem peringatan dini yang harus dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana peralatan tersebut tidak sampai dicuri, dijaga melalui kerja sama dengan kepolisian, dengan yang menjaga konservasi, polisi hutan di sana,” kata Mendagri Tito.
Selain sistem peringatan dini, menurut Tito, setiap daerah juga harus aktif menyelenggarakan simulasi respon bencana, seperti yang telah dilakukan oleh Sulawesi Barat.
"Masing-masing daerah perlu melakukan drill (simulasi) sehingga jangan sampai terjadi kejadian baru responsif. Jadi sudah ada langkah-langkah kalau terjadi apa-apa ada plan A, plan B-nya,” ujar Mendagri.
