Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebut pembahasan PPHN dilakukan usai Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) seharusnya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pembahasan PPHN seyogianya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, PPHN layak untuk dipertimbangkan sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Negara.

Untuk itu, kata Bamsoet, Indonesia perlu memiliki roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas dalam menuntun perjalanan bangsa ini.

"Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dengan perencanaan itu, dia berharap Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan pemilik berbagai sumber daya alam, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam.

Namun, Bamsoet menemukan masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut.

Kendati demikian, dia berterima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan.

"Upaya ini perlu terus-menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkas Bamsoet.

Baca juga: Menlu RI Retno Marsudi pakai baju adat Toraja saat hadiri Sidang Tahunan MPR 2023

Baca juga: Presiden Jokowi hadiri sidang tahunan MPR mengenakan pakaian adat Maluku