Belasan pejabat di Meranti diperiksa KPK buntut kasus korupsi Bupati nonaktif Adil

Selatpanjang (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil belasan pejabat di Pemkab Meranti sebagai saksi buntut kasus tindak pidana korupsi dari tersangka Bupati Nonaktif Muhammad Adil, Jumat.

Pemanggilan dilakukan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mapolres Kepulauan Meranti. Hanya saja, rapat dilakukan secara tertutup rapat bagi siapapun yang tidak berkepentingan.

Pantauan di lapangan, memang tampak ruangan ditutup rapat-rapat oleh pihak KPK. Selain KPK dan pejabat yang dipanggil, tidak ada pihak kepolisian yang berada di dalam ruangan.

Salah seorang pejabat yang dipanggil hari itu berhasil diwawancarai setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ia menyebutkan bahwa dirinya telah diperiksa mulai dari pukul 09.30 WIB hingga pukul 14.30 WIB.

Ada sekitar memakan waktu lima jam yang dijalani mereka selama dimintai keterangan. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang dipanggil hari itu diperiksa oleh seorang penyidik dari KPK.

"Mungkin ada sekitar 5 orang yang diperiksa. Jadi setiap orang berhadapan dengan satu orang penyidik," ungkap pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya mengaku dicecar sekitar enam pertanyaan dari penyidik KPK. Mulai dari status pekerjaan, pengetahuannya terhadap tersangka dan rekap terkait pencairan dana kantor OPD yang mereka naungi.

"Jadi ditanya apakah kenal dengan tersangka, dan kebanyakan terkait rekapan pencairan UP, GU, dan LS selama tahun 2021 sampai 2023," ujarnya.

Walaupun jumlah pertanyaan terbilang sedikit, dia mengungkapkan penjelasannya dari setiap pernyataan sangat cukup panjang sehingga memakan waktu yang lama. Meski demikian, selama proses penyelidikan pihak KPK tetap memberikan jeda istirahat kepada mereka.

"Kita diperlakukan sangat baik, kita diberi waktu istirahat, diberi waktu ibadah dan juga diberi konsumsi sesuai waktunya," tuturnya.

Setelah melakukan pemeriksaan, dia juga diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Panggilan terhadapnya dilakukan melalui surat resmi dari pos yang disampaikan ke kantor dinasnya.

Setelah dirinya, pada sore hari juga masih ada pihak lainnya yang juga merupakan bendahara dinas yang dipanggil. "Sepertinya ada dua gelombang setiap harinya. Jadi pada pagi hari dan sore hari. Ada sekitar 5 orang yang diperiksa saat saya berada di sana," tuturnya.

Dia mengaku itu adalah pengalaman pertamanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Sehingga tidak dipungkiri itu juga berpengaruh terhadap psikologi mereka.

"Yang pasti ini perdana bagi kami dipanggil KPK. Kurang lebih berpengaruh terhadap kami," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemanggilan sebelumnya didominasi oleh pejabat strategis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun sejak hari sebelumnya pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan terhadap bendahara dan beberapa orang pihak swasta.

Sebelumnya pemeriksaan itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto. Ia mengaku bahwa surat pemanggilan sudah diterima beberapa hari lalu.

Menurutnya pemanggilan tidak hanya ditujukan kepada bendahara, melainkan juga beberapa orang pejabat eselon II yang berakhir hingga 15 Mei 2023 mendatang.

"Iya ada puluhan dipanggil lagi. Yang dipanggil itu adalah mereka yang belum diperiksa, kalau yang sudah dipanggil namun dipanggil lagi mungkin untuk keterangan tambahan dan kepentingan KPK, kurang tahu juga kita. Para pejabat itu mulai dipanggil hari ini dan tanggalnya tidak sama, saya juga akan dipanggil tanggal 15 nanti," ungkap Bambang.

Menyikapi hal tersebut, Bambang mengharapkan agar kondisi cepat kondusif seperti sediakala sehingga tidak menghambat pelayanan di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Kita sikapi sajalah, mudah-mudahan tidak ada yang terlibat lagi. Bagi kita setelah kejadian ini, pemerintahan harus cepat kondusif, recovery lagi dengan kondisi semula," pungkas Bambang.