Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Abdul Kasim mengatakan pihaknya tengah mempelajari berkas aduan masyarakat Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, terkait ganti rugi lahan milik masyarakat yang belum ada kejelasan hingga saat ini.
"Kita akan melihat dulu kebenaran data mereka. Kita konsultasikan ke Badan Pertanahan dan Karo hukum (Pemprov Riau), dimana ada lahan mereka yang dilewati oleh jalan Tol Pekanbaru-Dumai punya legalitas hukum. Tapi belum ada ganti ruginya. Kita pelajari dulu," kata Abdul Kasim di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan berdasarkan aduan yang diterimanya lahan tersebut milik 73 kepala keluarga (KK) yang sebagian besar berada di pintu Tol Pekanbaru-Dumai.
"Tentu ini juga jadi pertanyaan bagi kita apakah pemerintah dalam mengeluarkan legalitas lahan ini tidak berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga merugikan masyarakat. Masyarakat ini punya legalitas dasar suratnya itu," kata Abdul Kasim.
Setelah mempelajari surat-surat kepemilikan lahan masyarakat, pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk mencarikan solusi atas permasalahan ganti rugi ini.
Karena Anggota DPRD Riau masih melaksanakan kegiatan reses, perwakilan masyarakat Balai Raja tidak bisa bertemu dan hanya menyerahkan kelengkapan berkas kepemilikan lahan ke DPRD Riau. Mereka berharap agar persoalan itu segera ditindaklanjuti dan tuntas.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, perwakilan masyarakat Desa Balai Raja sempat melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau. Saat itu, masyarakat menyampaikan bahwa status ganti rugi lahan mereka hingga kini belum jelas.
Menanggapi hal itu, pihak Komisi I DPRD Riau meminta masyarakat untuk melengkapi dokumen kepemilikan lahan dan diserahkan ke DPRD agar bisa ditentukan langkah selanjutnya.
DPRD Riau pelajari aduan masyarakat soal ganti rugi lahan tol di Bengkalis
Tol Pekanbaru-Bangkinang-Pangkalan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2023. Antara.
