Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2023 senilai Rp6,9 triliun.
"Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam APBN tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp6.912.784.958.000," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan rapat kerja pemerintah dengan Komisi IV DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Anggia mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI selanjutnya akan menyampaikan hasil pembahasan anggaran belanja KLHK Tahun 2023 tersebut ke Badan Anggaran DPR RI.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memaparkan, anggaran belanja KLHK Tahun 2023 mencakup alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp453 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp93 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp257 miliar, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp1,36 triliun.
Selanjutnya, ada alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1,68 triliun, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp643 miliar, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp227 miliar, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp296 miliar.
Di samping itu, ada alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp300 miliar, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp340 miliar, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp291 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 sebesar Rp203 miliar, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp380 miliar, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp381 miliar.
Baca juga: Komisi I DPR RI melanjutkan pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI 2023
Baca juga: Anggota VII DPR menegaskan penggunaan kompor listrik masih tahap sosialisasi
Berita Lainnya
136 desa di Bengkalis implementasikan Siskeudes-Link melalui CMS BRK Syariah
03 May 2024 17:03 WIB
Pond's gandeng 3 wanita berprestasi untuk kenalkan produk terbarunya
03 May 2024 16:55 WIB
Perang 9 bulan bisa hapus 44 tahun laju pembangunan manusia di Jalur Gaza
03 May 2024 16:39 WIB
Nilai tukar rupiah menguat karena dolar AS lanjut melemah setelah pertemuan FOMC
03 May 2024 16:25 WIB
Flek hitam akibat matahari bisa dicegah dengan menggunakan produk pencerah kulit
03 May 2024 16:21 WIB
Penerbangan dari Bandara Internasional Kertajati ke Singapura dibuka September 2024
03 May 2024 15:52 WIB
Panas ekstrem dapat berdampak besar pada kesehatan mental
03 May 2024 15:39 WIB
Menperin Agus Gumiwang pastikan investasi Apple di RI tetap berjalan
03 May 2024 15:16 WIB