Bangkinang Kota (ANTARA) - Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia Kampar (BKH PGRI Kampar) mendukung langkah pemerintah menghapus honorer pada 28 November 2023 yang dijadikan (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pelaksanaan teknis dan regulasi ini BKH Kampar mendesak Gubri agar penjaringan regulasi guru dan Tenaga Pendidik benar-benar menguntungkan bagi mereka yang sudah lama mengabdi. Bahkan, ada yang mengabdi tigahingga belasan tahun.
Menyikapi permasalahan penghapusan guru honorer di lingkungan Disdik ini, Badan kehormatan Honorer PGRI Kampar yang diketuai Daus Muara mengadakan silaturahmi dan konsolidasi dengan pengurus DPD BKH PGRI Riau dan Juge Wakil Ketua PGRI RIAU Eko Wibowoyang akrab disapa Ekowi (tokoh muda pendidikan Riau).
Dalam pertemuan ini disepakati tuntutan BKH PGRI Kampar yang meminta GubrimelaluiKepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengambil langkah pengangkatan PPPK ini tanpa tes dalam artian guru/tenaga pendidikan. "Toh sudah digaji juga oleh APBD Provinsi Riau sama juga dengan wacana pemerintah mengangkat PPPK ini sumber gajinya juga dibebankan kepada APBD Riau," jelas Daus.
Jadi, dengan pengangkatan guru honor ataupun tenaga pendidikan yang sudah digaji APBD lalu diangkat menjadi PPPK tanpa tes akan mempercepat proses regulasi perekrutan PPPK itu sendiri.
"Kalaulah ini terlaksana oleh pemerintah Provinsi Riau lewat Kadisdik Riau, masa depan guruhonorer Riau akan sejahtera. Jika tidak guru honorer nantinya akan jadi pengangguran, ini sangat disayangkan karena mereka mengabdi sudah cukup lama dengan ujungnya menganggur," tegasnya.
Baca juga: Rapat dengan Komisi II DPR, Gubernur Riau kembali perjuangkan tenaga honorer
Baca juga: Rencana penghapusan hononer tuai kritik pedas legislator
Mencegah nasib guru honorer di Riau jadi pengangguran
Sejumlah guru honorer dan tenaga pendidik di Riau. (ANTARA/dok)
