Pekanbaru (ANTARA) - Sebanyak 240 orang guru honorer dari 50 sekolah di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menerima surat keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, di Bengkalis, Kamis.
Guru honorer yang menerima SK PPPK berasal dari 50 sekolah itu adalah 123 Guru SMAN, 104 Guru SMKN dan 13 Guru SLB.
"Penyerahan SK PPPK sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Riau terhadap pengabdian bapak dan ibu selama honor dengan meningkatkan status menjadi ASN PPPK. Pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan hidup dan karir bapak ibu sekalian," kata Penjabat Gubernur Raiu SF Hariyanto.
Setelah memiliki SK PPPK itu, katanya maka guru honorer menjadi aparatur sipil negara dan semangat serta dedikasi para guru dalam mendidik anak-anak di Riau harus semakin meningkat.
Pemerintah Provinsi Riau selalu berupaya memberikan kepedulian untuk seluruh tenaga honorer, dan kesejahteraan guru memang penting dalam membentuk karakter anak dan masa depan bangsa.
"Ada yang 29 tahun, 31 tahun mengabdi sebagai honorer, luar biasa penantiannya untuk menjadi PPPK. Inilah kepedulian Pemerintah Provinsi Riau terhadap pegawai honorer, memang ada keterlambatan kemarin bukan karena kami tetapi saat penerimaan di pemerintah pusat," katanya.
SF Hariyanto berharap para guru dapat terus berinovasi dalam mengajar anak didik agar bisa mengembangkan potensi menyesuaikan perkembangan informasi dan teknologi saat ini.
"Saya minta guru-guru PPPK untuk terus mengembangkan kompetensi, ilmu pengetahuan serta meningkatkan keterampilan dan terus berlatih untuk menguasai bidang teknis lain. Apalagi sekarang perkembangan teknologi dan informasi semakin cepat sehingga kita harus menyesuaikan dalam menerapkan program merdeka belajar," demikian SF Hariyanto.
Ahmad (58) mengaku terharu menerima SK PPPK dari Pj Gubernur Riau, setelah 29 tahun mengabdi sebagai tenaga guru honor.
"Alhamdulillah saya senang sekali karena inilah penantian yang sangat kami tunggu-tunggu. Terimakasih kepada bapak Pj Gubernur Riau dan pemerintah pusat," katanya.
