Rencana penghapusan hononer tuai kritik pedas legislator

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Sebagai gantinya, para honorer itu diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

"Kalau ini terjadi kita prihatin, habis lah nasib mereka. Dari honorer jadi horor. Harusnya pemerintah hadir di tengah kegalauan honorer akan nasib mereka yang selama ini tidak ada kejelasan," kata Mardianto Manan di Pekanbaru, Kamis.

Sebagai informasi, jumlah tenaga honorer di Riau diperkirakan berjumlah 17 ribu orang. Selama ini banyak persoalan yang terjadi pada honorer, seperti di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di akhir tahun lalu ada kebijakan pemotongan gaji para honorer atau tenaga harian lepas (THL).

Tahun ini, ada pula kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menghapus tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Penghapusan tenaga kerja honorer tertera dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Penghapusan tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

Mardianto Manan menilai, seharusnya negara hadir di saat ketidakpastian menghantui tenaga honorer. Sebab, selama ini perlakuan kepada tenaga honorer terkesan tidak manusiawi dalam tekanan kontrak yang tak berpihak pada mereka.

"Kontrak dibuat menguntungkan pemerintah dengan pernyataan tak akan menuntut diangkat jadi pegawai dan tak akan tuntut gaji yang layak," kata Mardianto.

Bahkan, kata dia, saat ini banyak gaji pegawai honorer dan kontrak berada di bawa ambang batas upah minimum regional (UMR). Padahal, pemerintah yang menelurkan peraturan UMR tersebut, tetapi justru pemerintah pula yang melanggar.

"Lucunya lagi gaji selalu dirapel pertiga atau enam bulan. Alamat mau makan dan berhutang ke mana mereka untuk hidup yang pas-pasan sehari-hari," kata dia.