Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum sekaligus Pendiri Rumah Pancasila Yosep Parera mengatakan hukuman yang pantas dalam penindakan kasus kekerasan seksual harus mengutamakan nilai keadilan, baik bagi korban maupun pelaku.
"Hukuman yang pantasseperti apa, pantas sesuai dengan keadilan bagi korban dan pelaku, sehingga bisa menyembuhkan kembali korban dan pelaku," kataYosep saat menjadi narasumber dalam diskusi publik "Peran Hukum Pidana dalam Petaka Kekerasan Seksual yang Semakin Merajalela", yang disiarkan langsung di kanal YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, seperti dipantau dari Jakarta, Kamis.
Menurutnya, hukuman berkeadilan tersebut merupakan hukuman yang pantas dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, karena tujuan akhir dari sistem peradilan Indonesia adalah membina pelaku serta melindungi dan membarui kehidupan korban, sehingga mereka dapat hidup secara lebih baik.
Meskipun pada dasarnya penindakan dan penjatuhan hukuman terkait dengan kasus kekerasan seksual memang berbeda-beda karena bergantung pada fakta di lapangan serta alat dan bukti yang ditemukan, menurut dia nilai-nilai keadilan tersebut tetap harus diutamakan.
"Berbagai undang-undang mengaturnya berbeda-beda. Misalnya, dalam KUHP, ancamannya 5 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu bisa sampai hukuman mati. Ada pula hukuman minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau kebiri kimia. Selama undang-undangnya sudah dibuat, hukuman itu diterapkan. Tapi kalau ditanya yang pantasnya seperti apa, pantas sesuai keadilan bagi korban dan pelaku," jelasnya.
Pada praktiknya, lanjut Yosep, penerapan hukuman dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Tanah Air hingga saat ini belum sepenuhnya mampu mengutamakan nilai-nilai keadilan bagi korban dan pelaku.
"Dalam kenyataannya, penerapan hukuman yang adil bagi korban dan pelaku itu belum dilaksanakan," kata dia.
Dengan kata lain, kata Yosep melanjutkan, masih ada berbagai persoalan dalam substansi dan struktur hukum, bahkan budaya masyarakat yang harus dibenahi secara keseluruhan demi menerapkan hukuman yang pantas terkait dengan kasus kekerasan seksual.
Berita Lainnya
Praktisi hukum: Perubahan konstitusi bisa berdampak negatif pada minat investasi
17 March 2022 12:59 WIB
Praktisi Hukum Yosep Parera sebut legisme jadi kendala atasi kasus kekerasan seksual
25 November 2021 15:08 WIB
Praktisi: Tuntutan Hukum Harusnya Pimpinan Tertinggi Chevron
10 January 2013 13:48 WIB
KemenPPPA kawal pemulihan psikologis anak kasus kekerasan seksual Pekanbaru
28 January 2024 8:40 WIB
Dugaan kekerasan seksual yang melibatkan bocah TK di Pekanbaru berakhir damai
19 January 2024 16:19 WIB
Kak Seto ikut mediasi dugaan kekerasan seksual anak di Pekanbaru
18 January 2024 17:22 WIB
Kak Seto jenguk bocah korban kekerasan seksual di Pekanbaru, ini katanya
17 January 2024 21:21 WIB
Dugaan kekerasan seksual bocah TK di Pekanbaru, Pengamat : Pelaku dan korban butuh psikolog
17 January 2024 11:42 WIB