Sukabumi, (Antarariau.com) - Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memberantas seluruh situs internet yang berbau pornografi.
"Dari pantauan kami 80 persen situs di internet berbau pornografi dan walaupun setiap saat ada situs tersebut yang dihapus tetapi malah semakin berkembang dengan mudahnya akses internet saat ini," kata anggota Komisi VIII DPR, Inggrid Kansil kepada Antara di Sukabumi.
Menurut Inggrid, situs yang berbau pornografi tersebut mudah sekali diakses. Dia mengaku prihatin dan khawatir dengan berkembangnya situs-situs tersebut.
Dia mendesak Keminfo bertindak ekstra memberantas atau menghapus laman internet yang menampilkan pornografi dan pornoaksi.
"Yang dikhawatirkan adalah situs tersebut dilihat oleh anak di bawah umur, maka dari itu Kemeninfo sangat berperan dalam memberantas situs-situs tidak layak ini," tambahnya.
Dia juga mengimbau para pemilik warnet untuk membatasi dan mengawasi penyewanya khususnya yang masih pelajar agar saat sedang membuka situs bisa langsung ditegur atau dengan menempelkan pengumuman dilarang membuka situs porno.
Dia menilai banyaknya tontonan di internet yang berbau pornografi membuat moral bangsa rusak sehingga semua pihak harus memberantas situs seperti ini.
"Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membongkar penyebar atau pembuat situs porno yang ada di internet," kata Inggrid
Berita Lainnya
Anggota DPR ini minta segera lunasi pembayaran lahan tol Pekanbaru-Padang
28 April 2024 15:13 WIB
Anggota DPR imbau para pekerja migran Indonesia bekerja lewat jalur legal
16 April 2024 14:35 WIB
Anggota DPR minta kasus pemecatan ratusan tenaga kesehatan di NTT segera diatasi
15 April 2024 15:01 WIB
Paripurna DPR RI setujui 7 calon anggota LPSK 2024-2029
04 April 2024 11:25 WIB
Anggota DPR minta BMKG agar umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail
02 April 2024 15:27 WIB
Puan Maharani sebut 196 anggota DPR izin tak hadir paripurna jelang pemilu
06 February 2024 12:22 WIB
Ketua DPR Puan Maharani minta anggota DPR tuntaskan tugas di akhir masa jabatan
16 January 2024 13:44 WIB
Anggota Komisi I DPR RI harap KSAD baru tak terpengaruh tekanan politik
30 November 2023 13:13 WIB