Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk melakukan penjajakan terkait produksi kapal pengawas perikanan dari banyak negara produsen, tidak hanya dari negara tertentu saja.
"Sebaiknya KKP melakukan tender kapal pengawas dari sebanyak mungkin perusahaan di berbagai negara," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KKP dorong penanaman mangrove di wilayah rawan abrasi kawasan pesisir nusantara
Menurut dia, dengan tidak terpaku kepada perusahaan tertentu di satu negara saja, maka kemungkinannya lebih besar untuk memperoleh vendor yang bisa memproduksi unit kapal pengawas yang sesuai kebutuhan di Indonesia.
Selain itu, Abdul Halim juga melihat dengan banyaknya penjajakan kemungkinan dapat lebih meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan.
Baca juga: Menteri KKP Trenggono kunjungi Freire, jajaki perkuat kapal pengawas perikanan
"Minimalisasi penyimpangan wewenang yang mengarah pada terjadinya praktek korupsi," tegas Abdul Halim.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambangi salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang terletak di Vigo, Spanyol, dalam rangka mencari peluang kerja sama dalam memperkuat kapal pengawas perikanan RI.
"Freire adalah perusahaan perkapalan dengan sejarah panjang. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan terkenal reputasinya, karena itu kita kunjungi untuk melihat peluang kerja sama, khususnya dalam pengadaan kapal pengawas perikanan," kata Sakti Wahyu Trenggono setelah menyambangi markas perusahaan galangan kapal Freire Shipyard di Vigo, Spanyol, pada 29 Oktober 2021.
Baca juga: Bina UMKM, Kantor Pajak Tampan adakan Business Development Services
Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).
"Apa memungkinkan Anda (Freire) membuat kapal pengawas perikanan yang juga dilengkapi teknologi pengawasan terkini serta persenjataan mutakhir. Jika memungkinkan delivery-nya cepat untuk bisa dipergunakan sebelum 2024," ujarnya kepada manajemen Freire.
Pada saat ini, KKP melalui Ditjen PSDKP baru memiliki 30 kapal pengawas perikanan. Idealnya untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, KKP harus mempunyai minimal 70 kapal.
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan tiga tahun berturut-turut raih predikat Badan Publik Informatif
Berita Lainnya
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo paparkan bahasan rapat gabungan pimpinan
17 May 2024 12:21 WIB
Avril Lavigne tanggapi soal dirinya telah digantikan oleh "body double"
17 May 2024 12:15 WIB
Resep minuman cincau hitam yang mudah dibuat ala Cap Panda
17 May 2024 12:08 WIB
Adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong-un tampik kecurigaan ekspor senjata ke Rusia
17 May 2024 11:59 WIB
Kotawaringin Timur dapat bantuan benih jagung Kementan untuk tanam 390 ha
17 May 2024 11:53 WIB
DKPPU Kemenhub kawal kelaikan pesawat pengangkut jamaah calon haji Embarkasi Solo
17 May 2024 11:47 WIB
Aldila Sutjiadi melaju ke babak kedua WTA 125 Trophee Clarins di Paris
17 May 2024 11:31 WIB
Pemda bersama OJK dan BRK Syariah gelar business matching
17 May 2024 10:11 WIB