MPR RI minta maksimalkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, MPR

MPR RI minta maksimalkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (baju biru) saat kunjungan kerja ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan (ANTARA/HO-Humas MPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta para pemangku kepentingan agar memaksimalkan berbagai potensi daerah yang ada melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

"Pemangku kepentingan harus responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha di sejumlah sektor di daerah," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Syarief Hasan menilai Empat Pilar MPR adalah modal pokok pertahankan NKRI

Ia menilai berbagai langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian menjanjikan. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi.

Pada kunjungan tersebut, Rerie panggilan akrabnya menerima sejumlah keluhan dari petani, misalnya terkait proses sertifikasi bibit tanaman hasil kebun bibit yang dikelola para petani.

Para petani setempat mengadu kepada Rerie bahwa proses sertifikasi bibit tanaman memakan dana yang cukup besar sehingga banyak petani tidak mampu.

Bahkan, menurut pengakuan petani di Luwu Utara tersebut selama ini yang mendapat untung adalah para kontraktor yang memiliki sertifikat dalam proyek pengadaan sejumlah bibit tanaman hortikultura.

Baca juga: Syarief Hasan dukung dan dorong gerakan diversifikasi pangan

Para kontraktor seringkali menekan harga hingga Rp3.000 per bibit. Padahal, harga wajar di tingkat petani bisa mencapai Rp5.000 per bibit, katanya.

Menyikapi hal itu, Lestari menegaskan beragam persoalan itu harus segera diatasi agar potensi yang ada di masyarakat bisa segera mendatangkan manfaat.

Rerie berharap dan meminta proses sertifikasi benih produksi petani milenial didampingi hingga tuntas agar bisa menjadi percontohan proses sertifikasi bagi kelompok tani lainnya.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari mengatakan segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman.

"Proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya," kata dia.

Ia mengatakan semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat maka akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid usulkan kebakaran diakui sebagai bencana non-alam

Baca juga: Wakil ketua MPR, Lestari Moerdijat sebut partisipasi perempuan jadi tolok ukur demokrasi