Arah kebijakan energi nasional dukung transformasi ekonomi hijau yang ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan arah kebijakan energi nasional berupa transisi dari fosil menjadi energi baru terbarukan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi hijau yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan melalui pembangunan rendah karbon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan.

Baca juga: IEA sebut krisis energi diperkirakan dapat mengancam pemulihan ekonomi global

"Pemerintah saat ini sedang menyusun Grand Strategy Energi Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi," ujarnya dalam diskusi Tempo Energy Day 2021 yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Arifin menjelaskan dokumen itu telah memetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 38 gigawatt sampai tahun 2035 dengan memprioritaskan pengembangan energi surya.

Baca juga: Holding Perkebunan perkuat green energy dukung dekarbonisasi

Menurutnya, pembangkit energi surya dipilih karena biaya investasi yang relatif lebih rendah dan waktu implementasi yang lebih singkat, serta membuka peluang listrik energi baru terbarukan melalui ASEAN Power Grid.

ASEAN Power Grid merupakan program yang dimandatkan oleh para Kepala Negara ASEAN yang bertujuan guna mencapainya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi di bidang pembangunan infrastruktur, perusahaan energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan usaha kecil menengah.

Baca juga: Pemerintah diminta perlu hati-hati dalam transisi menuju energi terbarukan

Pemerintah menyebutkan ada dua proyek energi sebagai upaya mendukung kerangka kerja sama ASEAN Power Grid, yaitu interkoneksi Sumatera-Malaysia sebesar 500 kilovolt pada 2030 dan interkoneksi Sumatera-Singapura yang sekarang masih perlu kajian.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan substitusi energi final, konversi energi primer fosil, pemanfaatan energi baru terbarukan non-listrik dan non-BBM dalam rangka mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Baca juga: Energi baru terbarukan dan peran strategis hulu migas

"Dalam rangka mencapai target penurunan emisi telah juga disusun road map menuju net zero emission tahun 2021 sampai 2060, dengan strategi utama pengembangan energi baru terbarukan secara masif untuk mencapai 100 persen dalam bauran energi tahun 2060," jelas Menteri Arifin.

Dia menegaskan tidak ada penambahan baru untuk pembangkit listrik tenaga uap, kecuali yang telah tanda tangan kontrak sebelumnya atau memasuki tahap konstruksi, serta retirement pembangkit fosil dilakukan bertahap sesuai dengan umur pembangkit.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sistem penyimpanan energi pada baterai dan sel tunam hidrogen secara bertahap, pengembangan interkoneksi, serta penerapan sistem smart grid.

Baca juga: Pajak karbon mulai diterapkan April 2022