London (ANTARA) - Para menteri keuangan dari Kelompok Tujuh (G7) mengatakan mereka membuat beberapa kemajuan pada Rabu (29/9/2021) untuk mencapai posisi bersama dalam kesepakatan pajak perusahaan global yang penting, beberapa hari sebelum kesepakatan itu perlu memenangkan audiens internasional yang lebih luas.
"Pemahaman bersama dicapai pada beberapa masalah terbuka yang penting untuk mendukung pencapaian kesepakatan politik akhir dalam Kerangka Inklusif OECD pada Oktober," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Kepala bantuan PBB kecam G7 yang gagal rencanakan untuk memvaksin dunia terhadap COVID-19
Inggris - yang memimpin G7 tahun ini - menengahi kesepakatan garis besar pada Juni tentang tarif pajak perusahaan minimum global 15 persen dan langkah-langkah untuk memeras lebih banyak uang dari raksasa teknologi seperti Amazon, Google dan Facebook.
Minggu depan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang telah berusaha untuk memandu reformasi pajak selama bertahun-tahun, ingin mendapatkan kesepakatan penuh tentang proposal rinci dari 139 negara yang berunding.
Baca juga: G7 Sepakat sumbangkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 ke negara-negara miskin
"Pertemuan para menteri keuangan hari ini membuktikan ambisi dan kolaborasi berkelanjutan dari negara-negara G7 dalam mencapai reformasi pajak global bersejarah dan memastikan bahwa perusahaan membayar bagian pajak yang adil di negara tempat mereka berbisnis," kata menteri keuangan Inggris Rishi Sunak.
Seorang juru bicara kementerian keuangan Inggris mengatakan para menteri keuangan G7 telah mencapai "pemahaman bersama ... tentang beberapa masalah penting yang tersisa" sebelum pertemuan pajak OECD dan G20 minggu depan.
Baca juga: CEO CEPI: Negara G7 harus segera sumbangkan vaksin COVID-19 mereka
Sebelumnya, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan telah ada kesepakatan mengenai “beberapa poin” yang sedang dibahas. Menteri Keuangan Prancis Bruno LeMaire juga mengutip kemajuan pada poin-poin negosiasi penting.
Poin yang mencuat sebelumnya adalah bagaimana tepatnya perusahaan multinasional besar harus dikenai pajak, dengan Amerika Serikat khawatir langkah-langkah tersebut akan mengalihkan pendapatan pajak dari raksasa teknologi ke Eropa daripada ke markas mereka di AS.
Baca juga: G7 didesak untuk menyumbang pasokan dalam skema berbagi vaksin COVAX
Menteri keuangan Irlandia Paschal Donohoe - yang menghadiri pertemuan G7 dalam kapasitasnya sebagai ketua sekelompok menteri keuangan zona euro - mengatakan dia mengharapkan OECD untuk menghasilkan proposal terbaru dalam beberapa hari mendatang.
"Minggu depan akan menjadi momen kritis untuk negosiasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan akan menunjukkan apakah kesepakatan mungkin terjadi pada akhir minggu depan," kata Donohoe.
Irlandia, yang memiliki tarif pajak perusahaan hanya 12,5 persen, sejauh ini menolak untuk menandatangani proposal OECD.
Baca juga: Kanselir Jerman Angela Merkel tolak undangan Trump hadiri KTT G7 di Washington
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB