Komisi X DPR harapkan daerah PPKM Level 3-2 segera gelar sekolah tatap muka

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap agar seluruh daerah yang menerapkan PPKM Level 3 dan Level 2 segera menggelar kegiatan belajar mengajar atau sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

"Kami sangat berharap agar PTM (pembelajaran tatap muka) segera dilaksanakan di daerah yang PPKM-nya sudah level 3 dan 2," katanya usai menghadiri lokakarya pendidikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat.

Baca juga: Pelajar di Pekanbaru gembira jumpa teman dan gurunya proses belajar tatap muka digelar

Menurut dia, pada awalnya vaksinasi guru dan pelajar menjadi syarat digelarnya sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

Namun, kata dia, seiring perjalanan waktu, kini vaksinasi bagi guru dan pelajar bukanlah syarat digelarnya sekolah dengan pembelajaran tatap muka.

"Bukan, itu (vaksinasi pelajar dan guru) saja yang menjadi syarat bagi pihak sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka, namun juga penerapan prokes dan lainnya," katanya.

Baca juga: Sekolah tatap muka diberlakukan, Dewan ingatkan disiplin prokes

Saat ini di sejumlah daerah dikabarkan mulai menggelar sekolah dengan pembelajaran tatap muka. Bahkan Karawang akan menggelar pembelajaran tatap muka mulai 14 September 2021.

Sekolah dengan pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan di daerah dengan PPKM Level 3 dan 2.

Baca juga: 611 sekolah dasar Bekasi mulai gelar kegiatan belajar tatap muka terbatas

"Kami ingin pembelajaran tatap muka secepatnya dilaksanakan, karena sudah terlalu lama tak dimulai," kata dia.

Ia mengingatkan, semua pihak mengambil peran ekstra saat sekolah dengan pembelajaran tatap muka dimulai.

Baca juga: Pembelajaran tatap muka diharapkan jadi momentum siswa untuk lebih semangat belajar

"Orang tua harus mengambil peran, dengan melakukan antar-jemput anaknya, karena ini kebiasaan baru yang butuh dedikasi dari orang tua," katanya.

Pihak sekolah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang ketat. Begitu juga dengan pemerintah daerah, melalui Dishub, Dinkes serta dinas lainnya harus berperan ekstra dalam pelaksanaan PTM, demikian Syaifu Huda.