Pekanbaru, (antarariau) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini belum memberikan sinyal apapun, temasuk perpanjangan kontrak kepada PT Chevron Picific Indonesia yang mengelola Blok Siak.
"Persoalan pengelolaan Blok Siak adalah pada masa kontrak. Jadi, kalau sudah berakhir masa kontrak mau tidak mau harus berakhir. Kecuali dia (Chevron) mengurus perpanjangan dan pemprov memberikan perpanjangan tersebut," ujar Asisten II Setdaprov Riau Emrizal Pakis, di Pekanbaru, Kamis.
Hingga saat ini, lanjutnya, pihaknya belum bisa mengatakan apakah akan memberi sinyal kepada perizinan yang akan diperpanjang Chevron atau tidak, karena semua membutuhkan proses.
Sebab, dari pengeloaan Blok Siak akan menghasilkan minyak mentah dan ini terkait degan soal devisa, karena didalam devisa ada nilai nominal rupiah.
"Jika kita berikan perpanjangan kontrak, apa yang bisa dilakukan oleh Chevron untuk Riau" katanya.
Paling tidak, kata dia, Chevron hanya mampu membagi jumlah devisa yang diperoleh dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
Tapi, jika pengelolaan Blok Siak dikerjakan oleh pemerintah daerah, maka ada nilai rupiah yang akan dihasilkan bagi daerah yang jumlahnya lebih besar.
"Hasil itu bisa digunakan sebagai akses pembangunan daerah. Mana yang menguntungkan, kalau Chevron yang diuntungkan hanya satu yakni DBH. Tetapi kalau daerah mampu, kenapa tidak," jelasnya.
Jika Pemprov Riau tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada Chevron, maka akan berakhirlah kontrak tersebut pada akhir November 2013.
Chevron sendiri mengaku telah memasukan proposal kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk bisa memperpanjang operasi di Blok Siak sejak tahun 2011.
Production sharing contract atau kontrak bagi hasil Chevron, sedari dulu masih bernama Caltex, pengelolaan Blok Siak diteken dan melai berlaku selama 22 tahun dari 1991 yang berakhir 2013.
Sebelumnya, pengelolaan blok itu menggunakan sistem Kontrak Karya bersama Chevron yang diteken pada September 1963.
