Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau telah melakukan rapat kerja dengan PT Riau Petroleum terkait evaluasi progres participating interest (PI) migas di wilayah kerja (WK) Provinsi Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar kepada ANTARA di Pekanbaru, Kamis, mengatakan pihaknya ingin mengetahui produksi migas di wilayah kerja yang dijalankan perusahaan plat merah tersebut. Berdasarkan laporan, semenjak sah mengelola PI 10 persen WK Siak, PT Riau Petroleum sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp3 miliar.
"Walaupun untungnya masih jauh dari yang kita harapkan. Setidaknya ada kemajuan, selama ini Riau Petroleum kan tidak ada penghasilan apa-apa. Nah, semenjak sah mengelola PI 10 persen dari WK Siak, setelah kita hitung sudah dapat untung Rp3 miliar atau 265 ribu dolarAS untuk satu wilayah kerja ," kata Markarius Anwar.
Diakui Markarius target pendapatan yang ditetapkan Banggar DPRD Riau bersama TAPD terhadap Riau Petroleum di APBD Riau tahun ini masih belum terpenuhi. Artinya masih butuh kerja gesit untuk mencapai target tersebut.
"Yang ditetapkan Banggar dan TAPD itu senilai 400 ribu US Dolar target penerimaan daerah tahun ini. Makanya kita minta mereka gesit untuk mencapai target," kata dia.
Dikatakannya, PT Riau Petroleum punya kesempatan untuk mengelola 7 peluang PI 10 persen, jatah bagi hasil Migas untuk daerah produksi. Namun sejauh ini, dari 7 peluang itu baru satu yang sudah terealisasi.
"WK Siak yang sudah 10 persen yang lain masih berproses.Ada yang tiga, ada yang masih lima. Kita dorong agar tahapan pegelolaanPI 10 persen di WK lain dipercepat," kata Politisi PKS Riau itu.
Meski jauh dari target, kata Markarius diharapkan pengelolaan PI 10 persen oleh BUMD dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Dia menyebutkan ada potensi PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini.
DPRD Riau evaluasi PT Riau Petroleum soal progres kelola PI 10 persen
Markarius Anwar. (ANTARA/Diana S)
