Buruh Dumai Berharap APINDO Cermat Menentukan Upah

Dumai, (antarariau) - Organisasi buruh di Kota Dumai, mengharapkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setempat lebih cermat dan berdasarkan kenyataan dalam mengukur kebutuhan hidup layak dalam penentuan upah minimum.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Dumai, Hasrizal, Kamis mengatakan, hendaknya Apindo mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dalam sistem kerja di lingkungan perusahaan.

Ia juga meminta para pengusaha agar benar-benar melakukan kajian yang utuh soal upah layak bagi pekerja, sebab sejauh ini masih banyak pekerja dibayar dengan upah di bawah standar kebutuhan hidup.

"Persoalan upah yang tidak layak merupakan masalah krusial dan saat ini masih kerap dialami pekerja yang bekerja di sejumlah perusahaan Kota Dumai," kata Hasrizal.

Dalam sistem penentuan upah minimum kota (UMK) bersama Dewan Pengupahan, ia berharap hendaknya Apindo mengkaji dengan benar kebutuhan hidup layak dan jangan hanya asal salin-tempel.

Selain harus ada kesadaran para pengusaha, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai juga sangat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan penetapan upah layak sebab pengupahan tenaga kerja sudah diatur di dalam undang-undang, dan pemerintah ditugaskan untuk mengawasi.

"Instansi terkait harus pada posisi netral dalam pengawasan pelaksanaan penerapan upah minimum kota ini dengan menyosialisasikan besaran upah dan menindak tegas pengusaha yang membandel dan melanggar undang-undang," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Dumai, Zainal Abidin meminta pengusaha dan pekerja dapat saling terbuka mengenai persoalan di perusahaan, baik terkait masalah sistem kerja maupun kesejahteraan perusahaan dan buruh.

"Seyogyanya persoalan yang terjadi di perusahaan dapat diselesaikan secara internal dalam suasana kekeluargaan, sehingga nanti timbul rasa saling membutuhkan dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak," terang Zainal.