Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV yang dimulai pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021. Melalui Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat untuk keluar rumah sehingga dapat menekan kasus harian warga terkonfirmasi COVID-19.
Faktanya, pasca empat hari diberlakukan, penyekatan PPKM justru menimbulkan kemacetan di berbagai tempat. Banyak pengguna jalan yang menggunakan jalur alternatif sehingga menimbulkan kemacetan panjang.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru, Kamis, meminta pemerintah melakukan evaluasi sehingga skema yang awalnya bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, namun yang terjadi justru sebaliknya.
"Ini perlu dievaluasi. Apakah pengalihan arus dan penyekatan ini efektif untuk mengendalikan COVID-19. Atau ini malah justru membebani masyarakat di tengah kesulitan ekonomi yang mengharuskan masyarakat dengan profesi tertentu keluar rumah. Malah disuruh mutar-mutar," ucap Markarius Anwar.
Baca juga: DPRD Riau minta aparat gunakan pendekatan humanis tertibkan pedagang saat PPKM
Markarius berpendapat, jika penyekatan menimbulkan kerumunan tentu akan memperbesar risiko terpaparnya COVID-19 sehingga harus ada konsep yang jelas agar tidak menimbulkan keramaian di pos penyekatan dan jalan alternatif.
"Jangan sampai kebijakan itu tidak ada dampak langsung terhadap penanganan COVID-19. Yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Penegakan perda ini yang kita belum dengar penekanannya seperti apa," ucap Markarius.
Yang terpenting, kata Markarius, perihal penyaluran bantuan, lantaran kebijakan ini mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumah. Otomatis akan banyak masyarakat yang terdampak.
"Saya pikir ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan harus ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat. Apalagi yang profesinya tergantung dengan aktivitas keluar rumah. Seperti pedagang. Dari mana mereka memperoleh makan? Ini harus ditanggung selama PPKM," ucapnya.
Baca juga: Layanan publik Pekanbaru tetap buka selama PPKM
Baca juga: COVID varian baru diduga masuk Pekanbaru, waspada
Berita Lainnya
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB
Anggota DPRD Riau sayangkan rencana kenaikan tarif tol Pekanbaru-Dumai
06 March 2024 17:34 WIB
Kenaikan sembako saat momen tertentu, DPRD Riau sentil peran pemprov
05 March 2024 20:58 WIB
DPRD Riau dukung Pj Gubernur ambil alih Aryaduta
05 March 2024 19:52 WIB