Usaha burung walet di Inhu tidak kantongi izin

Rengat (ANTARA) - Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kabupaten Indragiri Hulu A Fahmi mengatakan izin penangkaran sarang burung walet tidak pernah dikeluarkan dari instansi pemerintah setempat.

"Itu artinya, penangkaran walet pada sejumlah ruko, rumah warga tidak mengantongi izin. Ini dapat dilihat dari daftar perizinan yang dikeluarkan oleh DPMP-TSPkarena, izin penangkaran walet itu bukan kewenangan daerah, tetapi pusat," katanya.

Hal ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Rumah Toko (Ruko) adalah wewenang pemerintah pusat, daerah hanya sebagai koordinator pengawasan.

Pada kesempatan yang sama, menyikapi maraknya ruko dijadikan tempat penangkaran walet, Camat Rengat Sustiono mengaku sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Untuk menindaklanjuti polemik penangkaran walet yang dinilai meresahkan sejumlah warga," ujarnya.

Bahkan, pihak Pemerintah Kecamatan sudah menerima laporan masyarakat mengenai maraknya usaha burung walet yang memanfaatkan ruko.

Karena tidak mengantongi izin, semua pihak mempertanyakan usaha ilegal itu, dampaknya pada lingkungan serta penegakan hukum untuk hal tersebut.

Seperti terlihat, penangkaran sarang burung walet sudah masuk perkotaan, baik di Rengat, Rengat Barat, Air Molek, Seberida. Lebih miris lagi, bisnis ini menggunakan suara-suara kaset yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan masyarakat.

Oleh karena itu, banyak warga dan pemerhati lingkungan gerah, hingga melaporkan aktivitas pengusaha burung walet ini.

Karena dinilai, usaha ilegal yang berdampak luas kepada warga di lingkungan penangkaran burung walet.

Baca juga: Legislator Dumai minta pemerintah tegas ke pengusaha walet lalai pajak

Baca juga: Bos peternak babi ditemukan membusuk di kandang walet

Baca juga: Ribuan Usaha Sarang Walet Di Siak Tak Memberikan Bantuan PAD