Selatpanjang (ANTARA) - Sebanyak 20 pengusaha sarang burung walet di Selatpanjang , Kabupaten Kepulauan Meranti terancam disegel usahanya karena enggan melapor dan membayar pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)bekerja sama dengan Satpol PP setempat, Selasa (10/5), langsung melakukan upaya tegas dengan memasang spanduk peringatan di objek pajak daerah atau gedung usaha.
Kepala Sub Bagian Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Kepulauan Meranti Rio Hilmi mengatakan, kegiatan keadilan bersama ini sengaja didorong karena banyak pengusaha walet air liur yang tidak memperhatikan ketentuan perpajakan. Mereka bahkan tidak melaporkan keberadaan bisnis sama sekali.
"Kami sudah melakukan upaya persuasif dengan memasang spanduk di depan gedung. Saat kami cekada 20 sampel (usaha) yang dinilai berpotensi tapi belum mendaftarkan atau melaporkan usahanya," jelas Rio, Rabu.
Rio mengatakan tindakan pengusaha walet itu melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 60 Tahun 2019 tentang pajak daerah. Oleh karena itu, perusahaan menutup sementara bisnis sampai mereka menyelesaikan kewajiban pajak mereka.
"Kami beri waktu 3x24 jam untuk melaporkan usaha dan membayar tagihan pajak. Jika teguran atau peringatan yang dipasang tidak diindahkan, maka akan dilakukan tindakan penyegelan hingga direkomendasikan izin usaha dicabut dan ditutup," kata Rio.
Dalam Perbup tersebut, Rio menegaskan pelaku usaha harus melaporkan usahanya dalam waktu 30 hari sebelum membuka usaha. Namun sayang, para pengusaha burung walet yang kedapatan melanggar ketentuan di Selatpanjang bahkan sudah bertahun-tahun tidak melapor.
“Semoga upaya tegas ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha lainnya,” ujarnya.
Berita Lainnya
Usaha burung walet di Inhu tidak kantongi izin
04 July 2021 14:25 WIB
Pajak sarang walet di Pekanbaru jadi incaran
26 January 2023 6:42 WIB
Legislator Dumai minta pemerintah tegas ke pengusaha walet lalai pajak
14 July 2020 16:13 WIB
Realisasi pajak reklame di Meranti capai Rp556 juta lebih
13 July 2023 15:40 WIB
Susuri potensi PAP, Bapenda Selatpanjang sayangkan perjalanan dinas masih ditanggung sendiri
25 October 2021 16:31 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB