Pekanbaru (ANTARA) - Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau membahas keikutsertaan 29 cabang olahraga (cabor) dalam perhelatan PON Papua pada Oktober 2021 mendatang.
Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Yatim di Pekanbaru, kepada ANTARA, Kamis menyebutkan ada beberapa kendala yang tengah dihadapi KONI Riau, di antaranya anggaran yang diminta untuk segera dicairkan mengingat pelaksanaan PON semakin dekat.
"Kami mencoba untuk menggali masalah yang menjadi kendala di KONI, menyangkut keikutsertaan Riau dalam PON. Intinya kita ingin tahu progresnya. Kami dapat informasi bahwa masih banyak kendala yang terjadi salah satunya soal dana," kata Eddy M Yatim.
Padahal, pihaknya sudah menyetujui alokasi anggaran untuk KONI Riau senilai Rp35,745 miliar pada tahun ini, dengan tambahan Silpa tahun berjalan sebesar Rp5 miliar. Itu artinya total sekitar Rp 40,745 miliar pos anggaran pada 2021 yang difokuskan untuk keikutsertaan dalam PON Papua.
"Memang, saat ini pola pencairan anggaran berbeda dari sebelumnya. Anggarannya melekat di Dispora, jadi mereka (KONI) mengajukan. Kalau dulu kan hibahnya beda, KONI yang pegang uangnya langsung," sebut politisi Demokrat ini.
Eddy mengatakan, salah satu akibat keterlambatan pencairan dana tersebut, pihak PON Papua menyurati KONI Riau terkait pembayaran booking base camp atlet Riau.
"Pihak PON Papua menyurati, kalau sampai akhir bulan ini tidak diserahkan uang bookingnya, mereka akan dialihkan ke provinsi lain. Kan ada 34 provinsi yang berebut tempat," kata dia.
Eddy meminta agar Gubernur Riau Syamsuar memberikan perhatian khusus atas persoalan ini. "Berharap ini dapat perhatian dari pak Gubernur sehingga mempercepat proses penganggaran tanpa mengabaikan aturan yang berlaku," ucap Eddy.
Besar harapannya para atlet yang bertanding dapat mengharumkan nama daerah dengan prestasi yang diraih. "Target KONI atlet Riau masuk 10 besar dari 29 cabang yang dipertandingkan," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KONI Riau, Raja Marjohan Yusuf mengatakan dalam rapat itu, pihaknya berharap DPRD Riau dapat memfasilitasi terkait percepatan pencairan dana dengan catatan tidak menabrak aturan yang berlaku.
"Kita perlu percepatan pencairan anggaran, karena waktu sudah sangat dekat apalagi mereka (atlet) sudah ada yang berangkat try out, try camp dan sebagainya. Perlu kehati-hatian tapi juga perlu percepatan, kita jangan sampai nabrak aturan," sebutnya.
Baca juga: Atlet anggar Megawati terharu saat didatangi Gubri
Baca juga: Taekwondoin Bengkalis wakili Riau di PON Papua
Baca juga: Riau target enam emas di PON 2021 Papua
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB