Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 8.000 personel gabungan TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengawal aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Pasukan gabungan Polri, TNI dan Pemprov DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Polres kerahkan 250 anggota amankan unjuk rasa mahasiswa
Polda Metro Jaya juga menyiagakan sekitar 10.000 personel di Monumen Nasional (Monas) guna mengantisipasi aksi unjuk rasa saat terjadi peningkatan eskalasi massa.
Polisi juga membuat pembatas (barrier) di akses masuk Jalan Medan Merdeka Barat atau Patung Kuda agar pengunjuk rasa tidak mendekat ke Istana Merdeka.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menutup akses Jalan Merdeka Barat, Harmoni, Veteran 3 dan belokan Gambir menuju Istana Merdeka sejak Kamis pukul 23.00 WIB guna mengantisipasi pergerakan pengunjuk rasa.
Selain itu, Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengalihan arus kendaraan di sekitar Istana Merdeka untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat pengunjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum.
Elemen BEM SI berencana berunjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja di Istana Merdeka pada Jumat ini.
Baca juga: Polisi minta orang tua awasi anak untuk tidak ikut demo
Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan mahasiswa Bengkalis unjuk rasa
Pewarta: Taufik Ridwan dan Livia Kristianti
8.000 personel gabungan kawal aksi untuk rasa BEM SI di Istana Merdeka
Petugas Kepolisian melakukan pengamanan menjelang aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Sebanyak kurang lebih 12 ribu personel gabungan TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk mengawal aksi tersebut. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj)
