Menteri Keuangan Sri Mulyani paparkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

"Program yang desainnya simple dan sudah memiliki existing bisa dieksekusi cepat. Namun jika belum dan merupakan program usulan baru maka kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusi nya butuh waktu” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani merinci untuk realisasi anggaran kesehatan Rp7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp21,6 miliar, gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp2,26 triliun.

Untuk realisasi perlindungan sosial Rp93,18 triliun atau 49,7 persen dari total anggaran sebesar Rp203,91 triliun meliputi PKH Rp26,6 triliun, Kartu Sembako Rp26,3 triliun, dan bantuan sembako Jabodetabek Rp3,4 triliun.

Kemudian bantuan tunai non-Jabodetabek Rp18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp5,3 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, dan BLT Dana Desa Rp9,6 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran sektoral K/L dan pemda telah terealisasi Rp12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp106,05 triliun yang meliputi program padat karya K/L Rp9,01 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp654,9 miliar, DAK fisik Rp328,8 miliar, serta bantuan produktif untuk satu juta usaha mikro Rp2,4 triliun.

Untuk realisasi insentif usaha adalah Rp17,23 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp120,61 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,35 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp6,03 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp5,2 triliun.

Realisasi anggaran dukungan untuk UMKM adalah Rp44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp123,47 triliun yang meliputi penempatan dana pemerintah di bank Rp41,2 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp0,27 triliun, dan subsidi bunga UMKM Rp 2,16 triliun.

Terakhir untuk pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp53,57 triliun belum dada yang terealisasi.

Sri Mulyani menyatakan untuk pembiayaan korporasi beberapa penyertaan modal negara (PMN) BUMN sudah terbit dan dalam proses final yang diikuti pencairan sehingga akan segera dilaksanakan.

"Terutama untuk PMN BUMN untuk penjaminan kredit korporasi padat karya sudah diluncurkan dan monitor pelaksanaan di perbankan,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah