Jakarta (ANTARA) - Kalangan dunia usaha mengusulkan adanya stimulus berupa modal kerja untuk kembali bisa membuka kegiatan perekonomian senilai total Rp303,76 triliun yang bisa digunakan selama enam bulan ke depan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam webinar Kajian Tengah Tahun Seri 3 Indef secara daring, Selasa, mengatakan angka tersebut merupakan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi pengusaha di berbagai sektor di bawah naungan Kadin Indonesia.
Baca juga: Wah, harga emas terus menguat, dekati 1.900 dolar dipicu konflik AS - China
"Ini masukan dari beberapa asosiasi di bawah Kadin, dari API (tekstil), Gapmmi (makanan dan minuman), Aprisindo (alas kaki), PHRI (hotel dan restoran), mereka menyampaikan kebutuhan mereka berdasarkan demand yang ada di mereka. Ini (jumlahnya) gambaran kebutuhan modal kerja mereka selama enam bulan ke depan," katanya.
Dari total Rp303,76 triliun itu, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) membutuhkan Rp141,5 triliun; sektor makanan dan minuman butuh Rp100 triliun; sektor alas kaki Rp40,5 triliun; sektor hotel dan restoran Rp21,3 triliun; dan sektor elektronika dan alat listrik rumah tangga Rp407 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk UMKM sebesar Rp125 triliun.
Menurut Rosan, besaran modal kerja yang disampaikan dunia usaha memang sangat diperlukan bagi mereka untuk bisa melanjutkan usahanya.
"Kami pun mengusulkan kepada pemerintah bahwa modal kerja ini, dari perbankan kan masih ragu-ragu. Jadi kalau bisa perbankan ini dapat jaminan dari pemerintah karena mereka melihat ini sebuah kredit yang mereka khawatirkan," katanya.
Rosan pun menyarankan besaran penjaminan dengan perbandingan 80:20, dimana penjaminan 80 persen oleh pemerintah dan sisa 20 persen dijamin perbankan. Hal itu dilakukan agar tidak ada risiko moral atas pemberian kredit.
Ia menambahkan, pembiayaan bagi dunia usaha memang sudah sepatutnya dianggarkan oleh pemerintah. Pasalnya, dunia usaha berkontribusi besar pada penerimaan pajak hingga 87 persen.
"Kalau dunia usaha tidak dalam program yang dibantu, tentu otomatis penerimaan pajak yang memang akan turun tahun ini, akan lebih besar lagi. Ini kendala kita dalam memenuhi banyaknya kebutuhan dalam penyelamatan ekonomi nasional ke depan," katanya.
Baca juga: 263 ribu UKM Riau terdampak COVID-19 butuh stimulus
Baca juga: OJK Riau : UKM penerima stimulus kredit terdampak COVID-19 ditentukan bank
Pewarta: Ade irma Junida
