Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani berharap segala persoalan yang muncul saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid I dan II yangditerapkan Pemko Pekanbaru tidak terulang pada PSBB tahap III yang berlaku mulai Jumat (15/5).
"Persoalan distribusi sembako bagi 132 warga Kota Pekanbaru yangterdampak COVID-19 yang belum tuntas harus segera diselesaikan oleh Pemko," kata Hamdani.
Menurutnya, seharusnya Pemko belajar dari pelaksanaan PSBB tahap I dan II sehingga tidak ada lagi warga terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan.
"Artinya PSBB tahap I dan II, Pemko belum berhasil secara maksimal melakukan kewajiban-kewajibannnya," katanya kepada Antara.
Persoalan yang sama, lanjut Hamdani, yakni Pemko masih berkutat kepada sasaran dari distribusi bantuan yang akan diberikan kepada warga. "Soal data masih belum klop.
Mereka mengaku akan memberikan bantuan untuk 45 ribu KK dari 132 ribu KK yang diajukan RT/RW. Nah, untuk PSBB tahap ke III ini, kami minta sisanya itu juga diberikan bantuan," tuturnya.
Hal lainnya, lanjut Hamdani, agar bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat. "Kami ini kan tinggal dekat masyarakat. Jadi kami tahubagaimana apa yang dirasakan masyarakat. Jadi, untuk PSBB ke III ini, Pemko harus benar-benar maksimal melaksanakannya" jelasnya.
Menurut Hamdani, pihaknya setuju PSBB diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, namun ia minta agar pemerintah tetap memperhatikan
konsekuensi diterapkannya PSBB tersebut terutama bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti penyaluran sembako.
"Itu yang harus dipahami oleh pemerintah. Kami awal Mei lalu sudah kami sampaikan sejumlah poin. Di antaranya yang saya ingat yakni agar Pemkomembantu 132 ribu KK yang sudah di data RT/RW.
Lalu kita ingin minta data secara tertulis dari ketua tim Gugus Tugas COVID-19 yang berkaitan berapa besar dana dari Rp115 miliar itu. Lalu berapa besaran bantuan dari provinsi dan pusat serta anggarannya diperuntukkan untuk apa saja," ujarnya.
Lebih lanjut, Hamdani minta agar Pemko tidak anti kritik dan saran sebagaimana yang dilakukan dewan selama ini.
"Kami melihat selama bencana COVID-19 Pemko tidak maksimalmemainkan perannya untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang apa yang sudah mereka lakukan. Ada miskomunikasi dan manajemen di sana.
Baca juga: 60.625 KK di Pekanbaru akan terima paket sembako sebelum Lebaran, begini penjelasannya
Pemerintah jangan lamban namun harus bergerak cepat. Jangan gagap. Jika memang tidak kapabel jangan dipaksakan orang duduk di sana. Yang paling penting itu, publikasi ke masyarakat.
Hamdani berharap pada penerapan PSBB jilid III ini, Pemko sebaiknya tetap membagikan distribusi Sembako sesuai dengan data yang dikeluarkan RT/RW.
"Jika alasannya tidak ada uang, itu alasan klasik yang sulit diterima akal sehat. Harusnya ada exit door apakah bisa minjam melalui pihak ketiga. Nggak perlu ngajarin ikan berenang kan?," paparnya heran.
Baca juga: Pengendara sedan terobos PSBB Pekanbaru jadi tersangka
Baca juga: DPRD Pekanbaru kaget Pemkot tak miliki anggaran tangani COVID-19
