Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra Marwan Yohanismeninjau persiapan Pemkab IndragiriHulu mengatasi COVID-19 sambil memberikan sumbangan dari dana pribadi sebesar Rp10 juta.
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Marwan Yohanis kepada Wakil Bupati Indragiri Hulu, Khairizal didampingi Dinas kesehatan dan organisasi perangkat daerah lainnya, Rabu.
"Saya berikan bantuan dana tunai sebesar Rp10 juta yang diterima langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi silahkan dimanfaatkan sesuai kebutuhan Pemkab Inhu dalam rangka menanggulangi COVID-19," ucap Marwan Yohanis.
Dalam kunjungan itu, Marwan mempertanyakan upaya antisipasi yang dilakukan Pemkab Inhu untuk mencegah penularan infeksi virus corona disease.
"Mereka mampresentasikan kondisi terkini Inhu. Alhamdulillah tidak ada yang positif corona dan jangan sampai ada yang terjangkit virus ini," ucap anggota legislatif dapil Inhu-Kuansing itu.
Dia menyampaikan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19 ke Inhu harus dimulai dari memperketat keamanan pada akses keluar masuk di wilayah perbatasan. Karena sudah banyak kabuapten/kota di Riau ditemukan pasien dengan gejala COVID-19 yang berstatus ODP, PDP maupun positif corona.
"Di Inhu ini kan masih nol, kita perlu antisipasi awasi pintu masuk jangan ada orang dari luar datang ke sini tanpa diketahui kondisinya. Alhamdulillah mereka sudah lalukan yang terbaik. Tadi juga dipresentasikan oleh dinas kesehatan sudah lakukan di perbatasan setiap orang masuk sudah ada posko pengecekannya," ucap Marwan.
Dia juga mempertanyakan bantuan yang diberikan Pemkab Inhu untuk meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya menurun menghadapi dampak pandemi virus yang sudah meresahkan seluruh belahan dunia ini.
"Ada bantuan PKH yang diterima masyarakat kurang mampu itu sebesar Rp200 ribu. Tapi mereka yang sudah dapat PKH ini tak dapat lagi BLT sebesar Rp600 ribu per KK. Nah kita minta ini juga dicarikan jalan tengahnya, karena yang penerima PKH ini hanya dapat Rp200 ribu padahal mereka yang justru betul-betul membutuhkan. Jadi persoalan ini harus diperhatikan pemerintah tentang teknisnya bagaimana," ucap Marwan.
Baca juga: PAD menurun akibat COVID-19, DPRD Riau minta kejar potensi pajak perusahaan
Baca juga: DPRD Riau ancam akan tempuh jalur hukum jika pajak PLTA Koto Panjang tak dibayar
Berita Lainnya
DPRD Riau minta Disdik antisipasi calon siswa "titipan" saat PPDB
02 May 2024 18:33 WIB
Suara NasDem Riau naik 105 persen, rebut dua kursi pimpinan DPRD kabupaten
08 April 2024 21:31 WIB
Repol : Bulan puasa tak jadi penghalang tampung aspirasi rakyat
30 March 2024 10:35 WIB
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB