Ini pernyataan BKD Riau usai polemik sejumlah famili Gubernur dilantik jadi pejabat

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan memastikan seluruh pejabat yang dilantik pada hari Selasa (7/1) sudah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sehingga tidak perlu dipolitisasi di tengah masyarakat.

"Para pejabat yang ditempatkan di suatu jabatan juga sudah melalui penilaian, atau sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi," kata Ikhwan dalam pernyataannya yang diterima ANTARA, Sabtu.

Untuk itu, dia meminta pelantikan ini jangan dipolitisasi. Apalagi mengait-ngaitkan dengan keluarga atau kerabat Gubernur Riau.

"Ini 'kan kesannya jadi lain," kata Ikhwan.

Ikhwan mengaku tidak mudah menempatkan seorang pejabat tanpa melihat kemampuan yang bersangkutan.

"Kalau yang bersangkutan punya kemampuan, kenapa tidak. Masa karena dia kerabat pimpinan enggak boleh. Enggak bisa gitulah," tegas mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau ini.

Ikhwan menyadari pasti ada pihak-pihak yang kurang puas dengan pelantikan pejabat baru-baru ini.

"Itu sesuatu yang wajar saja. Enggak mungkin 'kan semua orang senang," katanya.

Apalagi ada pejabat yang terpaksa tidak dapat jabatan atau nonjob akibat berkurangnya jabatan, menyusul pemberlakuan Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

"Bayangkan saja dari 42 OPD (organisasi perangkat daerah), menjadi 37 OPD. Berarti ada lima OPD yang hilang. Tentu logikanya banyak pejabat yang tak dapat tempat," katanya.

Ikhwan juga mengimbau ASN bekerja dengan baik. Jika kinerja baik, pimpinan dan masyarakat akan menilai.

"Lebih baik tunjukkan saja kinerjanya. Mudah-mudahan diberi amanah oleh pimpinan," katanya.

Menanggapi polemik pelantikan pejabat tersebut, pihak DPRD Provinsi Riau berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kepatutan pejabat yang baru saja dilantik.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho mengatakan usulan pembentukan pansus tersebut sudah disuarakan oleh beberapa fraksi di DPRD setempat.

"Setelah pelantikan ini ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Mengapa pejabat yang memiliki kompetensi justru dinonjobkan? Banyaknya pejabat dari daerah. Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat," ucap legislator dari Dapil Pekanbaru itu.

Ia menegaskan bahwa rencana pembentukan pansus memang baru sebatas usulan. Nantinya, melalui paripurna, dewan akan meminta usulan dari fraksi dimasukkan secara resmi sehingga para wakil rakyat bisa membuat agenda secara khusus.