Tembilahan (ANTARA) - Puluhan Aliansi Mahasiswa Pemuda Inhil (AMPI) yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Inhil, Senin, mendesak45 anggota DPRD hadir bersama mendengarkan tuntutan mahasiwa salah satunya persoalan penyelesaian Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Tuntutan tersebut, menyusul konsep penyelesaian masalah Karhutla yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh sejumlah anggota DRPD Inhil, pada aksi unjuk rasa, Senin (16/9) lalu.
“Kemana anggota DPRD lainnya? Kami minta hadirkan semua, paling tidak sebagian,” ucap orator aksi, Fauzi.
Sebelumnya, massa mendesak DPRD menyelesaikan masalah Karhutladi Inhil, serta menuntut DPRD mencabut izin korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran lahan dan hutan dalam kurun waktu sepuluh hari kerja.
“Kami datang mengingatkan kembali. Bagaimana konsep penyelesaiannya? Kami minta konsepnya saja dulu, sebagai bukti kalau DPRD bekerja,” ucapnya.
Menurut Fauzi, DPRD dan Pemerintah seharusnya sudah membuat rumusan penanganan masalah antisipasi Karhutla agar musibah tahunan itu tak kembali terjadi.
“Jangan karena sekarang sudah turun hujan, lantas lepas tangan, usut tuntas penyebab kebakaran lahan dan hutan,” ucapnya.
Selain persoalan Karhutla, kedatangan mahasiswa ini juga bermaksud melanjutkan penolakan RUU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) kontroversial yang dinilai merugikan rakyat. Unjuk rasa itu juga sebagai aksi solidaritas terhadap salah seorang mahasiswa yang meninggal dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
Salah seorang legislator, Samino menjelaskan, bahwa DRPD hanya penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sama halnya dengan mahasiswa. DPRD lanjutnya tidak memiliki wewenang atas RKUHP dan RUU KPK karena itu merupakan wewenang DPRD RI.
“Kita ini sama sebagai penyambung lidah masyarakat. Segala aspirasi rakyat tentu sudah kami dengar. Segala tuntutan terkait RKUHP akan kami sampaikan ke pusat, karena kami tidak memiliki wewenang atas ini,” ucap anggota DPRD Inhil dua periode ini.
SelanjutyaWakil Ketua sementara DPRD Inhil, Edi Gunawan mengaku lembaga DPRD akan bekerja maksimal dalam memberantas persoalan Karhutla. Hanya saja perlu sedikit waktu karena saat ini pembahasan alat kelengkapan DPRD belum selesai.
“Akan kami kerjakan persoalan ini ketika lembaga kami sudah bisa bekerja secara maksimal. Kalau sekarang penyelesaian alat kelengkapan saja belum selesai,” ucap Edi Gunawan.
Sekarang lanjutnya, persoalan Karhutla sudah mereda dan tidak lagi menjadi problem. Kedepan yang perlu dibahas adalah langkah antisipasi agar musibah yang sama tidak terjadi lagi.
“Kita berharap persoalan Karhutla tidak terulang lagi. Untuk itu perlu adanya langkah antisipasi,” tambahnya.
Berita Lainnya
Riau nihil karhutla saat libur Idul Fitri
14 April 2024 5:37 WIB
Penjabat Gubernur Riau minta Tim Satgas Karhutla awasi titik api
04 April 2024 15:05 WIB
Riau ajukan bantuan helikopter untuk padamkan karhutla
29 March 2024 12:29 WIB
Kabupaten berstatus siaga darurat karhutla Riau bertambah
27 March 2024 20:49 WIB
Karhutla di Meranti meluas, titik api menyala sampai malam hari
23 March 2024 22:36 WIB
Ada 99 titik panas di Riau
23 March 2024 11:15 WIB
Karhutla terjadi di perbatasan Bengkalis-Dumai, dua heli bantu padamkan
22 March 2024 14:54 WIB
Polisi ringkus empat pelaku pembakaran lahan dalam 3 bulan
22 March 2024 14:42 WIB