185 pengusaha Riau urus sertifikasi halal

id Berita hari ini, berita riau terkini, berita riau antara,185 pengusaha Riau urus

185 pengusaha Riau urus sertifikasi halal

Sebanyak 185 usaha di Riau yang terdiri atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengurus sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Riau. (Antaranews)

Pekanbaru (ANTARA) - Sebanyak 185 usaha di Riau yang terdiri atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) periode Januari-Agustus 2019 mengurus sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Riau.

"Sertifikat halal diperlukan karena produk yang telah mengantongi sertifikasi halal akan makin diminati konsumen sebab mereka mendapatkan jaminan produk yang aman dan halal," kata Ketua LPPOM MUI Riau, Sofia Anita, di Pekanbaru, Jumat.

Menurut Sofia, sejaumlah usaha lainnya yang mengurus sertifikasi halal adalah bergerak di bidang makanan dan minuman, pengolahan sumber daya alam, makanan dan minuman, restoran, catering, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), olahan sawit, kilang sagu, gas alam, hingga bahan kimia.

Ia mengatakan, pengelola usaha industri makanan di Riau harus memiliki sertifikat halal untuk memberikan keamanan bagi konsumen apalagi pemerintah akan memberlakukan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada tahun 2019 dan sertifikat halal nanti akan menjadi mandatori.

Menjadi mandatori, katanya menyebutkan, artinya sebagai sebuah perintah atau keharusan yang harus dipenuhi pemilik usaha makanan dan minuman, katering, kemasan kue dan obat-obatan, minuman dan lainnya, jika dilangar akan dikenakan sanksi hukum.

"Sertifikat halal yang di terbitkan LPPOM MUI merupakan sertifikat yang telah diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI)," katanya.

Penerbitan sertifikat tersebut melalui proses yang cukup panjang dengan melihat secara langsung pengolahan serta asal-usul bahan baku produksi dari sebuah produk yang ingin menerbitkan sertifikat halalnya.

Sofia mengimbau masyarakat untuk tidak menerima auditor tanpa surat tugas, karena itu calo dan mereka akan meminta biaya yang besar, bisa lima hingga sepuluh juta.

"Untuk mendapatkan sertifikat halal, pengusaha harus terlebih dahulu mengisi formulir dan membayar uang pendaftaran sebesar seratus ribu rupiah. Setelah mendaftarkan produk, pengusaha diminta kesediaan untuk melakukan audit. Proses audit dilakukan oleh dua orang auditor dengan surat tugas. Auditor tanpa surat tugas patut diwaspadai oleh pengusaha," katanya.

Selanjutnya, katanya, auditor akan memeriksa secara saksama dan menyeluruh terhadap produk, mulai dari bahan baku, proses pembuatan, penyimpanan, hingga pembungkusan. Setelah diperiksa akan dilakukan analisis hingga dirapatkan di komisi fatwa MUI dan disertifikasi. Sertifikat ini berlaku selama dua tahun.

Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertifikat halal beragam, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp4,5 juta rupiah. Besaran biaya menyesuaikan dengan produk dan kerumitan pemeriksaannya. Biaya tersebut digunakan untuk honor auditor, biaya rapat 2 kali, biaya analisis, biaya cetak sertifikat dan biaya penandatanganan sertifikat.

"Terkait anggaran tersebut, masyarakat kerap menganggap biaya yang dikeluarkan mahal, padahal itu tidak besar. Biaya yang dikeluarkan adalah untuk operasional, karena ketiadaan dana oleh LPPOM MUI. Jika dihitung per harinya, penjual hanya harus menyisihkan sedikit saja setiap harinya, apalagi mereka berjualan setiap hari," jelas Sofia.
Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar