Tangerang Selatan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus punya tanggung jawab dengan tidak meninggalkan daerah dan masyarakatnya di tengah bencana asap akibat kebakaran hutan/lahan.
"Kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab, minimal kepala daerah atau wakilnya harus ada, harus tinggal di tempat untuk mengkoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI/Polri sudah masuk membantu dengan penuh," kata Tjahjo usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 BNPP di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Tangerang Selatan, Banten, Selasa.
Terkait teguran Presiden Joko Widodo terhadap Pemda Riau, khususnya karena kepergian Gubernur Riau Syamsuar ke luar negeri di tengah bencana asap, Tjahjo mengatakan peringatan tersebut juga ditujukan kepadanya selaku Mendagri.
Namun, Tjahjo menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang abai dan lalai terhadap warganya di tengah bencana asap.
"Sentilan Pak Presiden itu sama saja beliau nyentil saya juga karena menyangkut pemerintahan di daerah. Walaupun kami tidak punya dasar untuk memberi sanksi, tapi kami sudah mengingatkan," jelasnya.
Imbauan terkait penanggulangan bencana sebagai dampak karhutla telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui radiogram yang dikeluarkan Kemendagri. Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut. Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat.
Selain itu, Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap.
Baca juga: Karhutla Riau - Presiden Jokowi minta Riau aktif berantas titik api
Sebelumnya, Senin malam (16/9), Presiden Joko Widodo menegur lambannya kinerja Pemda Riau terkait penanganan bencana asap di daerah tersebut. Presiden mengatakan perangkat pemda tidak ditertibkan dengan baik sehingga karhutla semakin meluas dan berdampak buruk.
"Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kota Pekanbaru.
Baca juga: Gubernur Syamsuar jelaskan kepergiannya ke Thailand saat Riau dilanda asap
Keluhan masyarakat akan lambannya penanganan Pemda Riau terhadap dampak karhutla semakin tinggi karena Gubernur Syamsuar memilih pergi ke Thailand saat kondisi asap di daerahnya semakin pekat pada pekan lalu. Wali Kota Pekanbaru Firdaus juga hingga saat ini memilih pergi ke Kanada dengan alasan tugas luar negeri.
Berita Lainnya
Jaga suhu politik dan cegah karhutla, Polsek Kandis temui tokoh masyarakat
29 October 2024 11:43 WIB
BBMKG: Terpantau 28 titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara
28 October 2024 17:01 WIB
72 titik panas terpantau Riau, asap karhutla mulai tercium
28 October 2024 14:18 WIB
Gunung Semeru alami erupsi lagi dengan letusan hingga 800 meter
28 October 2024 12:09 WIB
Pemerintah pastikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama wilayah prioritas
24 October 2024 17:01 WIB
Pemkab Siak gelar apel kesiapsiagaan antisipasi bencana alam banjir dan karhutla
17 October 2024 17:24 WIB
Mahasiswa baru di Unilak belajar tanggulangi karhutla dari PT Arara Abadi
09 October 2024 15:30 WIB
25 hektare lahan di Kubu Rohil terbakar
23 September 2024 21:03 WIB