Kepala BNPB minta perusahaan berkontribusi aktif cegah Karhutla Riau

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau untuk ikut aktif membantu pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terutama saat puncak musim kemarau yang diprakirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2019.

“Peran perusahaan yang kita optimalkan bagaimana perusahaan berkewajiban radius sekian kilometer dari lahan perusahaan harus memberikan kontribusi beri pembinaan, penyuluhan, pendampingan pada masyarakat agar masyarakat tidak lagi jadi bagian kelompok yang membakar,” kata Doni Monardo usai memimpin Apel Siaga Satuan Tugas Pencegahan Karhutla Provinsi Riau, di halaman kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu sore.

Doni Monardo menilai, perusahaan bisa menggandeng masyarakat sebagai pemberi informasi apabila ada pihak lain yang akan melakukan pembakaran lahan gambut.

“Masyarakat bisa jadi mata dan telinga, mencegah pihak lain yang datang untuk melakukan pembakaran,” katanya.

Pihak perusahaan diharapkan bisa bersinergi dengan 1.512 personel gabungan di Satgas Karhutla Riau yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, akademisi, budayawan, ulama, LSM lingkungan hingga wartawan.

“Satgas diharapkan bisa melakukan berbagai bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat melakukan perubahan pola dalam mengelola perkebunan atau ladang, agar meninggalkan kebiasan membakar ladang,” katanya.

Usai apel siaga tersebut, Doni Monardo bersama Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, sempat melakukan peninjauan pasukan gabungan dari TNI, Polri hingga pihak perusahaan yang ikut dalam upaya pencegahan diantaranya adalah dari APP Sinar Mas.

Ketiganya sempat menyimak penjelasan dari GM Fire Management APP Sinar Mas Sujica Lusaka, mengenai persiapan perusahaan menghadapi musim kemarau 2019. Perusahaan industri kehutanan itu kembali mengandalkan sistem penanggulangan kebakaran hutan secara terintegrasi (Integrated Fire Management - IFM) yang meliputi empat strategi utama yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini dan respon cepat.

“Dalam tiga pilar terakhir, kami mengoptimalkan berbagai fasilitas, di antaranya helikopter waterbombing, peningkatan kapasitas tim pemadam kebakaran, dan penerapan Sistem Komando Bencana. APP Sinar Mas juga telah membangun kemampuan deteksi dini, yang mampu mengidentifikasi kebakaran lebih dini,” kata Sujica.

Sementara itu aspek pencegahan di antaranya dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan. Melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), perusahaan berupaya mempersempit potensi kebakaran dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat agar mereka tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Program DMPA juga bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar area konsesi, sehingga mereka bisa sejahtera secara sosial-ekonomi melalui praktik yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hingga akhir 2018 lalu, lanjutnya, program DMPA telah memberikan pendampingan terhadap 141 desa di Provinsi Riau dengan target tambahan 46 desa hingga akhir tahun 2019.

“Upaya pencegahan karhutla yang dilakukan APP Sinar Mas telah terlihat, hal ini terlihat dari keberhasilan perusahaan menurunkan angka kebakaran hutan hingga mendekati target zero fire hingga akhir 2018 lalu. Saat ini, hanya 0,07 persen dari seluruh area konsesi pemasok APP Sinar Mas dan mitra yang terdampak api akibat pembakaran ilegal oleh pihak ketiga,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan daerah yang rawan terjadi kebakaran lahan gambut mayoritas berada di daerah pesisir. Ia mengakui masih ada warganya yang mengandalkan pembukaan lahan dengan membakar. Karena itu, ia berharap dengan upaya bersama dari Satgas dan perusahaan bisa mengubah kebiasaan tersebut.

“Paling tidak, warga yang mau membuka lahan dengan membakar bisa berfikir ulang dan tidak jadi membakar. Kalau mau membuka lahan, lebih baik lapor ke pemerintah, kita akan bantu upayanya seperti penyediaan alat berat kita sebenarnya sudah ada,” kata Syamsuar.

Baca juga: 1.000 tentara masuk desa ikut cegah Karhutla

Baca juga: Pemprov Riau anggarkan pencegahan Karhutla di APBD 2020