Bawaslu Rohil temukan sejumlah kendala saat pencoblosan dan penghitungan suara

Rokan Hilir, Riau (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,menemukan beberapa kendala di lapangan pada saat hari pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu serentak 17 April 2019.

Koordinator Divisi Sengketa BawasluRohilJaka Abdillah di kantor Bawaslu setempat, Jumat (19/4) malam menyebutkan, beberapa hal yang mencuat ke permukaan adalah banyaknya surat suara yang kurang, kemudian adanya pemilih yang tidak terdaftar d DPT maupun daftar pemilih tambahan.

"Jadi ini pemilih-pemilih yang berada di TPS sudahlah tidak terdaftar di DPT dan DPTb mereka minta hak untuk bisa melakukan pemungutan suara. Nah ini kan nggak bisa, kalau memang tidak ada formulir A5. Sementara mereka tetap memaksa dengan alasan bahwa adanya keputusan MK yang mengatakan boleh memilih dengan e-KTP," kata Jaka.

Namun ia menegaskan, meskipun ada keputusan MK bagi pemilih yang bukan berasal dari Kabupaten Rohil, atau tempat dia terdaftar tetap harus ada form A5. "Tidak bisa serta merta dengan e-KTP kemudian dia melakukan pencoblosan di situ," katanya.

Kemudian, ada juga pemilih yang ingin melakukan pencoblosan dengan menggunakan Kartu Keluarga saja. Di DPT dan DPTb tidak terdaftar kemudian dengan membawa KK ingin juga meminta haknya.

"Ini kan nggak bisa kita akomodir, karena kalau tidak ada e-KTP ya harus ada surat keterangan (Suket) bahwa ia sudah melakukan perekaman e-KTP, itu yang bisa diakomodir," tuturnya.

Persoalan ini, kata Jaka, hampir merata di beberapa TPS di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rohil.

"Nah, akhirnya dengan kesigapan pengawas TPS kita yang sudah kita berikan bimbingan teknis ya kita larang untuk KPPS mengakomodir keinginan sejumlah pemilih ini," ujarnya.