Pemkab Bengkalis berkomitmen melaksanakan pembangunan di pulau terluar demi kesejahteraan masyarakat, khusus pulau rupat dan pulau Bengkalis yang merupakan gerbang pesisir di Kabupaten yang berjuluk Negeri Junjungan ini.
Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya peningkatan jalan Tanjung Medang menuju Kadur dengan nilai Rp18,8 miliar, rehab puskesmas dan sekolah.
"Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) mengusulkan pengamanan pantai pulau-pulau terluar termasuk Kecamatan Rupat Utara meliputi Desa Kadur, Desa Putri Sembilan, Desa Tanjung Punak dan Desa Teluk Rhu sepanjang 5,2 Km senilai Rp41.6 miliar," ujar Bupati.
Bupati juga berharap dalam membina dan membangunkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merupakan persoalan yang amat penting dan serius, merupakan pra syarat utama terbangunya sebuah negara.
"Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah pra syarat utama dalam menciptakan suasana yang lebih terarah kepada terbangunnya sebuah daerah dan negara," ungkapnya.
Baca juga: Disdik Bengkalis buka program beasiswa ADiK
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis M Firdaus mengatakan, ada beberapa bidang yang diusulkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia untuk membangun pulau terluar, diantaranya bidang kesehatan yakni Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Rupat,
Kemudian Pembangunan Baru Puskesmas Non Rawat Inap Desa Sungai Alam dan Teluk Latak Kecamatan Bengkalis, Pengembangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan ICU RSUD Bengkalis dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bengkalis.
"Ada enam bidang kiita usulkan agar masuk dalam Dana alokasi Khsusus (DAK) Afirmasi, dimana Kabupaten Bengkalis masuk dalam kategori daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar bersama 58 kabupaten lainnya di Indonesia sebagaimana yang diamanat dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar," ujar M Firdaus.
Dijelaskannya, enam bidang yang diusulkan tersebut, Bidang pendidikan dengan fokus kegiatan Pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) guru tingkat SD dan SMP dengan usulan sebesar Rp4,9 miliar, Bidang Kesehatan dengan fokus kegiatan pembangunan baru (relokasi) puskesmas Tanjung Medang dan Selat Baru.
"Untuk relokasi atau pembangunan puskesmas baru kita usulkan di Tanjung Medang Kecamatan Rupat dan Selat Baru Kecamatan Bengkalis sebesar Rp15 miliar.
Bidang lainnya air minum pedesaan dengan fokus kegiatan pembangunan jaringan perpipaan SPAM Kecamatan Bantan dan Bengkalis, kemudian Bidang Perkim dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas perumahan swadaya Kecamatan Rupat dan pembangunan rumah khusus nelayan untuk Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupat dan Rupat Utara.
Selain itu Bidang Transportasi dengan fokus kegiatan pengadaan moda transportasi darat antar pedesaan, pengadaan modal transportasi perairan antar pedesaan, pembangunan dermaga rakyat desa dan pembangunan tambatan perahu.
"Total anggaran enam bidang yang kita ajukan sebesar Rp72 miliar," kata Firdaus.
Baca juga: Duri Islamic Center jadi Icon wisata Religi di Kabupaten Bengkalis
Firdaus juga berharap tahun 2020 ada peningkatan alokasi DAK Afirmasi untuk Kabupaten Bengkalis dibawah koordinasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi, karena kebutuhan untuk membangun infrastruktur di pulau terluar cukup besar sedangkan fiscal space (APBD) terbatas.
"Yang dimaksud daerah tertentu yaitu daerah-daerah yang memiliki karakteristik tertentu yaitu seperti daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah rawan bencana dan daerah pulau kecil terluar," kata Firdaus.
Untuk penanganan abrasi juga mengusulkan anggaran sebesar Rp233 miliar untuk tahun 2020 dalam upaya penanganan abrasi pantai yang terjadi di sepanjang pantai pesisir di daerah tersebut.
"Usulan tersebut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020,” ungkap M Firdaus.
Dikatakannya, Pemkab Bengkalis telah membangun pengaman abrasi setiap tahun untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, akan tetapi anggaran daerah tidak mencukupi dan berupaya maksimal mengusulkan ke pemerintah pusat.
"Setiap tahun puluhan meter daratan kita menjadi laut, pemukiman dan perkebunan masyarakat banyak yang rusak. Kondisi ini sangat mengancam kehidupan masyarakat di sekitar pantai. Tidak hanya masalah abrasi, juga menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia," kata Firdaus.
Baca juga: Realisasi penerimaan PAD Bengkalis melebihi target
Usulan anggaran penanggulangan abrasi meliputi tiga lokasi yang masuk dalam kawasan pulau terluar yakni Pulau Bengkalis dan Rupat. Secara rinci, pembangunan pengaman pantai Desa Jangkang hingga desa Selatbaru Kecamatan Bantan, sepanjang 1,9 km dengan total anggaran sebesar Rp42,18 miliar.
Kemudian, pembangunan pengaman pantai Desa Muntai sampai Desa Pambang Kecamatan Bantan sepanjang 9,95 km dengan total anggaran Rp149,25 miliar dan pembangunan pengaman pantai Desa Kador, Desa Putri Sembilan, Desa Tanjung Punak dan Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara, sepanjang 5,2 km senilai Rp41,6 miliar.
Usulan untuk pembangunan pengaman pantai ini, bersamaan usulan program kegiatan pembangunan pulau-pulau terluar melalui surat yang telah ditandantangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
"Selama ini kita tak bisa mengusulkan anggaran abrasi pantai karena di dalam aplikasi menu DAK tidak tersedia, mudah-mudahan, usulan kita ini menjadi skala prioritas oleh pemerintah pusat," immbuh Firdaus.
DPRD minta penanganan abrasi skala prioritas di APBN
Wakil Ketua DPRD Bengkalis Provinsi Riau Indra Gunawan mengharapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pusat agar memprioritaskan usulan penanganan abrasi pantai yang terjadi saat ini di wilayah pesisir perbatasan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.
"Alhamdulillah, usulan kita terkait peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penanganan barasi pantai wilayah Perbatasan di wilayah pesisir pantai Bengkalis direspon oleh BNPP dan akan dianggarkan pada APBN 2020," ujar Indra Gunawan.
Dikatakannya, selama ini Provinsi Riau tidak pernah berupaya menganggarkan bersama pusat untuk penanganan abrasi pantai yang dinilai sudah sangat mengkuatirkan terjadi setiap tahunnya.
"Persoalan abrasi pantai saat ini menjadi skala prioritas kita bersama kawan-kawan DPRD, untuk itu perlu sharing budget antara Provinsi dengan Pusat agar bisa mengangarkan penanganan abrasi yang terjadi di Bengkalis saat ini," ungkap Indra Gunawan yang akrab disapa Eet ini.
Baca juga: Pemkab Bengkalis komitmen bangun pulau terluar
Diungkapkan Eet, ada enam usulan yang menjadi skala prioritas ke BNPP, diantaranya pembangunan pengaman pantai desa Meskom dan desa Jangkang Kecamatan Bengkalis sepanjang 25 km dan baru di tangani sepanjang 500 m melalui APBD Bengkalis.
"Untuk wilayah pantai dua desa tersebut masih tersisa sepanjang 24,5 km yang harus dibangun pengaman pantai dan usulan ini menjadi skal prioritas kita agar masuk dalam APBN 2020 nanti dengan nilai usulan sebesar Rp539 miliar," kata Eet.
Usulan lain pembangunan pengaman pantai desa Jangkang-Selat Baru Kecamatan Bantan sepanjang 3,5 km sebesar Rp41 miliar dan sudah dikerjakan dikerjakan melalui APBD Bengkalis sepanjang 1,6 km.
Untuk pengaman pantai desa Selat Batu-Desa Teluk Papal- Bantan air dan Muntai diusulan sepanjang 15,8 km dengan anggaran sebesar Rp347 miliar dan sudah dikerjakan melalui APBD Bengkalis sepanjang 1 km.
Sedangkan untuk pembangunan pengaman pantai desa Kador-Putri Sembilan-Tanjung Punak dan desa Teluk Rhu masih tersisa sepanjang 9,5 km dengan usulan sebesar Rp149 miliar dan sudah dikerjakan sepanjang 2,2 km melalui APBD Bengkalis, dan pembangunan pengaman pantai Desa Sepahat dan Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu sepanjang 3 km dengan nilai sebesar Rp24 miliar.(Advetorial)
Baca juga: Begini penjelasan Bupati Bengkalis tentang 13 program strategis pembangunan
