Usulan Pemprov Tidak Diakomodir, DPRD Riau Pastikan Tak Ada Suntikan Modal Untuk BUMD Pada RAPBD 2019

Pekanbaru,(Antarariau.com) - Anggota Badan Anggaran DPRD Riau Suhardiman Amby memastikan tidak ada penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.

"Usulan itu sudah dipastikan tidak diakomodir, jangankan itu, usulan bantuan yang tidak jelas pun kita coret. Pegawai saja ada yang sampai tiga bulan belum gajian, masak malah kita urus yang tidak penting. Kita urus yang penting dulu saja," kata Suhardiman di Pekanbaru, Senin.

Suhardiman yang merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Riau, mengatakan bahwa seluruh APBD 2019 yang berkisar Rp9,1 triliun dialokasikan untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, bantuan desa dan infrastruktur.

Datuk, sapaan akrab Suhardiman menambahkan, kemungkinan penambahan tersebut akan bisa dilaksanakan dalam kondisi keuangan daerah yang surplus bukan saat defisit seperti sekarang ini.

"Kita akan memberikan bantuan desa yang penting, dengan cara swakelola dan swasembada. Yang jelas untuk APBD 2019 kita fokuskan yang prioritas dulu," paparnya.

Seperti yang diketahui, Pemprov Riau berancana akan memberikan suntikan modal untuk BUMD sebesar Rp3 triliun. Namun rencana itu, tergantung pada pembahasan Banggar DPRD Riau bersama TAPD Riau.

Politisi Hanura Riau tersebut menilai tidak wajar permintaan Rp3 miliar itu, mengingat APBD mengalami penurunan di tahun mendatang.

Datuk memberikan saran Pemprov harus jeli melihat peluang bisnis untuk membangun BUMD, harus ada nilai komersialnya, bukan hanya bergantung dari APBD Riau saja.

"Maka dari itu kita minta Pemprov mengkaji secara terukur, lihatlah peluang Bisnisnya. Harusnya ada BUMD terkait kontruksi di Riau karena selama ini pengerjaan kontruksi hanya berkutat untuk BUMN," papar datuk.