Bengkalis (Antarariau.com) - Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkalis, Provinsi Riau meminta PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) untuk mengganti Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Kakap yang ada saat ini dengan armada yang lebih layak di trayek Dumai - Tanjung Kapal Rupat.
"Kita meminta pihak PT. ASDP untuk mengganti KMP yang ada saat ini dengan armada yang lebih layak dan representatif untuk masyarakat Rupat dan Dumai,"kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Perhubungan Bengkalis, Joko Edi Imhar, Selasa.
Dikatakan, janji PT. ASDP pada pertemuan beberapa waktu yang lalu bersama DRPD di Jakarta akan mengganti KMP Kakap dengan KMP Gajah Mada. Untuk pergantian tersebut mereka meminta waktu tiga bulan untuk memodifikasi kapal tersebut.
"Jadi modelnya bukan seperti KMP biasa, tetapi mengedepankan aspek pariwisatanya. Apalagi saat ini sedang mengalakkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," kata Joko.
Dia berharap, PT.ASDP bisa menepati janji dari waktu yang ditentukan, apa bila dalam waktu yang ditentukan belum juga selesai maka akan mencari kapal pengganti dari operator swasta lainnya.
"Karena ada beberapa pertimbangan dari kita, mereka merupakan perintis pertama di jalur tersebut dan memberi ruang kembali kepada PT. ASDP untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan catatan meremajakan dengan unit KMP yang baru," kata Joko.
Dijelaskannya, jalur penyeberangan Dumai-Tanjung Kapal saat ini masih dilayani oleh satu kapal, karena KMP Swarna Dharma masih menjalani docking tahunan.
Diperkirakan KMP Swarna Dharma selesai docking 13 Agustus 2018, apa bila ada pihak swasta yang ingin masuk ke rute penyeberangan Dumai-Tanjung Kapal Rupat, maka kapal tersebut akan kita operasikan kembali di jalur penyeberangan Bengkalis-Sungai Pakning.
Ditegaskannya, kewenangan terhadap jalur penyeberangan Dumai-Tanjung Kapal merupakan pengawasan dari Dishub Provinsi Riau, untuk itu perlu menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan jalur transportasi penyeberangan tersebut.
"Peningkatan terhadap pelayanan merupakan hal yang penting terhadap masyarakat yang menggunakan jalur transportasi penyeberangan tersebut, Dishub Provinsi kita harapkan sebagai penanggung jawab untuk lebih berperan aktif dalam menanggapi keluhan pengguna jasa penyeberangan," pinta Joko.
