Bengkalis (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Firman, mendesak Bupati Bengkalis Kasmarni untuk segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bengkalis, Ady Pranoto, dari jabatannya. Desakan ini dilatarbelakangi carut marutnya dan memburuknya pelayanan di pelabuhan penyeberangan Roll On Roll Off (Roro) yang tak kunjung membaik.
Firman menilai, kinerja Kadishub tidak menunjukkan upaya serius dalam menangani berbagai permasalahan di pelabuhan Roro, khususnya di Pelabuhan Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kedua lokasi tersebut disebut menjadi titik rawan kericuhan karena pengelolaan yang amburadul.
Menurut Firman, berbagai keluhan dari masyarakat pengguna jasa penyeberangan Roro terus bermunculan. Namun hingga kini, tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi situasi tersebut.
“Sampai hari ini kami tidak melihat adanya peningkatan pelayanan. Bahkan, kondisi justru semakin parah. Keributan akibat aksi saling serobot antrean kendaraan terus terjadi, dan pihak Dishub tidak mampu menertibkannya,” kata Firman, Senin (27/5/2025).
Selain itu, Firman menyoroti seringnya jadwal penyeberangan yang dihentikan secara sepihak oleh Dinas Perhubungan tanpa penjelasan yang memadai. Hal ini, menurutnya, merugikan masyarakat dan mencoreng citra pelayanan publik pemerintah daerah.
“Penghentian jadwal tanpa alasan jelas sudah berulang kali terjadi. Ini sangat merugikan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada armada penyeberangan. Dinas Perhubungan seperti kehilangan kendali,bahakn kejadian ini juga pernah erjadi ada H+1 lebaran Idul Fitri 1446 H dan masyarakat terpaksa menyewa kapal pompon untuk isa menyeberang dari pakning ke Bengkalis,” tambahnya.
Firman menegaskan bahwa sebagai kepala dinas, Ady Pranoto memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sektor perhubungan, termasuk penyeberangan Roro. Namun sayangnya, kewenangan tersebut tidak digunakan untuk menciptakan solusi yang nyata.
Ia pun berharap Bupati Bengkalis segera bertindak tegas dan mengevaluasi kinerja Kadishub. Menurutnya, jika tidak ada perubahan kepemimpinan, maka pelayanan publik di sektor transportasi akan terus terpuruk.
“Kami dari Komisi II DPRD Bengkalis meminta Bupati untuk mengambil sikap tegas. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan oleh buruknya manajemen Dishub. Pencopotan Kadishub adalah langkah awal yang harus dilakukan,” pungkas Firman.
Ditambahkannya, pada Senin depan Lintas Komisi DPRD Bengkalis telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kadishub Bengkalis untuk hearing terkait persoalan carut marutnya penyeberangan Roro Bengkalis ini.
"Bagaimana kita dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta MTQ ke-34 tingkat Riau dalam memberikan pelayanan sebagai tuan rumah nantinya, sementara persoalan carut marut penyeberangan ini tak dapat kunjung terselesaikan oleh Kadishub," tegas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
