Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Kepala Daerah 2017 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Senin.
Melalui Juru Bicara Panitia Khusus LKPJ DPRD Riau Mansyur HS memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada Pemprov Riau terkait perbaikan yang harus dilakukan dalam program yang tengah dan akan berjalan.
"Kami memberikan catatan kepada LKPJ 2017, secara umum kinerja Pemprov masih kurang memuaskan, untuk itu ini perlu ada perbaikan dimasa yang akan datang," ujar Mansyur.
Politisi PKS Riau itu mengatakan, realisasi pendapatan tahun lalu tidak mencapai 81 persen, otomatis mempengaruhi kinerja Pemprov Riau secara keseluruhan. "Ini dilihat dari sisi pembelanjaan dua tahun terakhir masih belum mencapai 90 persen dan pada 2017 lalu hanya 88 persen," sebut Legislator asal Pekanbaru itu.
Sehingga, DPRD Riau memberikan rekomendasi kepada Pemprov Riau untuk mencermati pelaksananlan program dan kegiatan kepentingan masyarakat pada APBD 2018 mendatang.
Sementara, Anggota DPRD Riau Sugianto menyoroti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi menunjukan program-program tidak berjalan di Organisasi Perangkat Daerah.
"Tadi kita dengarkan pansus sampaikan rekomendasi kepada OPD yang serapan rendah. Kalau OPD tidak bisa melaksanakan ganti saja (Pimpinannya). Ini buktinya kemiskinan dan pengangguran," kata Legislator asal Pelalawan itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi mengatakan, menyanggupi rekomendasi yang disampaikan Pansus LKPJ 2017 DPRD Riau.
Meski Kinerja Kurang Memuaskan, DPRD Setujui LKPj Pemprov Riau Tahun 2017
