Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi V DPRD Riau segera memanggil Dinas pendidikan provinsi setempat untuk mempertanyakan kejelasan status sejumlah mantan kepala sekolah pascamutasi beberapa waktu lalu.
"Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mereka meminta kejelasan mau dipindahkan kemana, mengajar dimana, pasca nonjob sebagai Kepsek. Pekan depan, Senin Komisi V akan memanggil disdik untuk meminta keterangan status mantan kepsek ini," kata Sekretaris Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Rabu.
Politisi PKB Riau itu menilai tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Badan Kepegawaian Daerah untuk untuk menyelesaikan persoalan mutasi ini, menurutnya tidak layak menempatkan posisi kepsek baru, sedangkan pejabat yang diganti tidak mendapatkan status yang jelas.
"Ini seperti tidak ada koordinasi antara BKD dengan Disdik. Dan saya apresiasi kepada mantan kepsek yang melapor. Bisa saja mereka diamkan tapi gajinya tetap nerima, tapi mereka tidak mau seperti itu, mereka justru yang lapor duluan, nanyakan dimana ditempatkan (mengajar)," kata Ade Agus.
Kemudian, kata Ade, ketika hearing dengan Disdik Riau nantinya, juga dimintai klarifikasi tentang dugaan pungutan liar yang terjadi dalam pelantikan kepala sekolah tingkat SMA/SMK beberapa waktu lalu.
"Informasinya adanya laporan pungli bagi guru yang ingin menjadi kepala sekolah, nanti kita juga mintai klarifikasi, karena laporannya sudah masuk ke kita," sebutnya.
"Jika ditemukan bukti kuat adanya pungli pelantikan maka akan dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum," paparnya.
Dia berharap agar persoalan pendidikan di Riau tidak terganggu akibat masalah ini. "Kenapa muncul persoalan ini, apakah kesibukan kadisdik jadi plt Bupati (Indragiri Hilir), saya tidak tahu. Yang pasti, saya dengar sudah ada Plhnya. Seharusnya sudah tidak ada lagi timbul persoalan di dunia pendidikan kita," sebutnya. ***2***
DPRD Riau Akan Panggil Disdik Terkait Nasib Mantan Kepsek dan Dugaan Pungli dalam Mutasi
