Status Tak Jelas Setelah Diganti, Para Mantan Kepsek Mengadu ke DPRD Riau

id status tak, jelas setelah, diganti para, mantan kepsek, mengadu ke, dprd riau

Status Tak Jelas Setelah Diganti, Para Mantan Kepsek Mengadu ke DPRD Riau

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi V DPRD Riau yang membidangi persoalan pendidikan menerima aduan mantan kepala sekolah SMA/SMK terkait masih belum adanya kejelasan status dan penempatan mengajar dari pihak Pemprov Riau.

Sekretaris komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto di Pekanbaru, Selasa mengatakan akan segera memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Riau, untuk mempertanyakan kejalasan SK dan penempatan mantan kepala sekolah yang diganti oleh Pemprov, beberapa waktu lalu.

"Apakah mereka akan mengajar atau dimutasi ke sekolah lain. Ini belum ada kejalasan, untuk itu kita akan segera memanggil Kadisdik Riau meminta klarifikasi dari aduan mantan kepsek ini," kata Ade Agus Hartanto.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman melantik ratusan kepala sekolah SMA/SMK dan SLB di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Ade Agus, harusnya pihak Pemprov selaku pembina berupaya untuk menciptakan suasana kondusif dalam hal pendidikan di Provinsi Riau.

"Harusnya suasana kondusif di dunia pendidikan terjaga agar tidak kisruh dan gaduh, kalau seperti ini kan para mantan kepala sekolah tersebut tidak jelas mereka mau ngajar di mana selanjutnya,"sebut Politisi PKB Riau tersebut.

Sementara, menurut Anggota DPRD Riau, Sudirman Amby, pihaknya berharap dalam pemilihan kepala sekolah tidak ada kaitannya dengan unsur politik, mengingat pelantikan tersebut dilaksanakan beberapa hari menjelang gubernur cuti untuk mengikuti masa kampanye Pilkada 2018.

"Saya harap itu sesuai dengan peraturan dan perundangan, dan yang lulus tersebut benar-benar lulus seleksi calon kepala sekolah dan berasal dari pemetaan yang direncanakan sejak awal," papar Politisi Hanura Riau itu.

"Hasil seleksi benar-benar murni tanpa ada kepentingan apa pun, apalagi saat ini merupakan tahun politik, dan kita harapkan tidak dikaitkan dengan hal itu," sambung Suhardiman.

Dia juga berharap, agar siapa pun yang akan menjadi gubernur nantinya tidak mengaitkan kepentingan pendidikan dengan dunia politik, karena menurutnya masalah pendidikan harus benar-benar bersih dari politik. ***2***