Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi II DPRD Riau menyoroti persoalan pasokan bahan bakar minyak jenis premium yang kurang dari kuota 70 persen, sehingga meminta instansi terkait segera menindaklanjuti karena dikhawatirkan terjadinya permainan oknum.
Hal tersebut diketahui dari pertemuan Pemprov Riau dan pertamina, laporan dari Dinas ESDM dan Biro Perekonomian Riau ternyata untuk BBM Premium di Riau realisasinya 66 persen dari kuota. Padahal informasi dari BP Migas kuota Premium untuk Riau secara nasional sekitar 70 persen.
"Nah tidak cukup itu karena apa, apakah ada pihak yang bermain? apakah memang Riau diberikan kuota yang tidak cukup? pihak Pertamina harus terbuka dan transparan terkait ini," sebut Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto di Pekanbaru, Senin.
Politisi PKB Riau itu mengatakan, persoalan premium yang kerap kali habis di SPBU, banyak dilaporkan masyarakat. Hal tersebutpun menjadi indikasi adanya kecurangan pendistribusian BBM jenis premium.
"Itu kan hak rakyat kecil, kenapa masih dicurangi. Oknum yang bermain harus diberantas, mengapa ada selisih empat persen yang tidak direalisasikan," jelasnya.
Akibat kelangkaan premium, masyarakat beralih menggunakan pertalite. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin terpuruk sebab harga dasar dan pajak pertalite cukup tinggi menyebabkan harga jual pertalite tertinggi di Riau dari provinsi lainnya.
Lebih lanjutAnggota DPRD dapil Siak-Pelalawan tersebut mengatakan, Pihaknya di Komisi III DPRD Riau akan melakukan sidak ke SPBU dan mengecek kelangkaan BBM jenis premium.
Kepada Pertamina, Sugianto meminta kejelasan kenapa membatasi penyaluran premium dibawah kuota yang ditetapkan secara nasional tersebut.
Sementara, pihak Pertamina saat dihubungi belum dapat memberikan konfirmasi atas keterangan tersebut.
"Besok kami konfirmasi yah," sebut Rifki Nasution.
Ternyata Realisasi Kuota Premium Riau dibawah 70 Persen, Ada Oknum Bermain?
