Tembilahan (Antarariau.com) - Keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kesehatan masyarakat dipertanyakan, hal ini tergambar dari rencana pembangunan ruangan baru RSUD Puri Husada Tembilahan yang berkali-kali diusulkan namun kian tak terwujud.
"Sudah tiga tahun berturut-turut diusulkan, namun hingga kini, belum ada tanda-tanda usulan itu akan terwujud," ucap anggota Komisi IV DPRD Inhil, Adriyanto, Senin.
Padahal, kata dia, sudah sangat jelas RSUD Puri Husad kekurangan ruang rawat inap, di mana saat ini, hanya ada 157 tempat tidur di rumah sakit tersebut.
Oleh karena itulah, pembangunan penambahan ruang rawat inap yang memerlukan dana sekitar Rp 45 miliar itu sangat diharapkan.
"Kita lihat untuk tahun 2018 nanti," cetusnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pembangunan tersebut sangat diharapkan dapat terlaksana tahun 2018, dengan bantuan dana sharing dari Pemerintah Provinsi Riau.
Namun, lanjutnya, jika Pemprov tidak memberikan bantuan, mau tidak mau Pemerintah Kabupaten sendiri yang harus membangunnya.
"Apabila ini tidak juga terlaksana, artinya keberpihakan Pemkab Inhil terhadap kesehatan masyarakat dipertanyakan. Apalagi pada KUA PPAS anggaran untuk RSUD Puri Husada di tahun 2018 jauh menurun, yaitu hanya Rp 7 miliar yang yang mana pada tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp 11 miliar diluar dana BLUD," terangnya.
Selanjuntya, jika pembangunan itu kembali gagal di tahun 2018, tidak menutup kemungkinan pasien bisa diletakkan di lapangan terbuka karena kekurangan ruang rawat inap.
"Sekarang saja sudah ada kelas IV di RSUD itu, kelas IV itu ya pasien di selasar rumah sakit, jangan pula nanti sampai ada kelas V letak pasiennya di lapangan terbuka, ucap Adryanto. (ADV)
Legislator Inhil Pertanyakan Keseriusan Pemkab Terhadap Kesehatan Masyarakat
