Pekanbaru (Antarariau.com) - Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur memastikan penambahan anggaran sebesar Rp5-10 juta per unit untuk pembangunan rumah sehat layak huni dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018.
"Kami (Dinas PUPR bersama Komisi IV) mengusulkan penambahan anggaran untuk pembangunan tiap rumah sekitar Rp5-10 juta per unit, ini diperuntukkan bagi daerah yang letak geografis sulit, khususnya wilayah pesisir. Jadi yang sebelumnya anggaran Rp50 juta tiap rumah, ditambah menjadi Rp55 juta hingga Rp60 juta tiap rumah," ujar Ketua Komisi IV DPRD Riau Hardianto di Pekanbaru, Jumat.
Dikatakannya, keterbatasan anggaran untuk pembangunan RSLH di daerah pesisir merujuk program rumah bagi masyarakat miskin itu di 2017 di mana ada sekitar 2.016 unit rumah dibangun.
Kendati demikian, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi pihak Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.
"Adapula kepala desa yang mengusulkan orang-orang terdekat mereka untuk mendapat rumah. Itu jangan sampai terjadi lagi, dan kita harus objektif sesuai dengan indikator yang sudah disepakati," ujarnya.
Ia memastikan pembangunan RSLH dengan target 6.000 unit rumah akan terus berjalan hingga 2019.
"Target 6.000 unit, jadi setiap tahun dimulai dari 2017 ini, harus ada 2.000 unit yang terbangun hingga 2019," katanya.
Dikatakannya target RSLH dibangun dalam dalam konteks pengentasan kemiskinan dengan mengedepankan kualitas rumah untuk rakyat miskin, namun persoalan lainnya menurut data statistik yakni black log atau kebutuhan akan rumah di Provinsi Riau mencapai 218 ribu unit yang menjadi persoalan yang juga mendapat perhatian dari Pihaknya.
"Artinya ini sejalan dengan raperda inisiatif komisi IV tentang kawasan permukiman yang akan menjadi Payung hukum bagi masyarakat Riau untuk pengentasan kemiskinan, rumah yang layak ditempati dan solusi bagi pemenuhan kebutuhan rumah," ujarnya.
