Pekanbaru (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau telah membentuk Panitia Khusus terkait penataan aset-aset milik Pemerintah provinsi setempat.
Ketua Pansus DPRD Riau Rusli Ahmad di Pekanbaru, Rabu, mengatakan pihaknya tengah memantau keberadaan aset-aset Pemda melalui proses verifikasi. Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Riau data aset sudah dikumpulkan, tinggal Pansus Aset DPRD Riau memastikan apakah memang ada aset tersebut atau tidak.
"Kita masuk pada proses verifikasi data, melihat keberadaan fisiknya baik aset bergerak maupun aset tak bergerak," ujar Rusli.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau mengatakan aset-aset daerah tersebut seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dari hasil sewa aset. Jangan malah menguras uang daerah untuk perawatannya.
"Setelah selesai kita inginkan aset-aset ini menjadi salah-satu sumber PAD. Bukan menjadi beban Pemda seperti selama ini," ujarnya.
Dicontohkanya, seperti gelanggang remaja yang telah menghasilkan. Kemudian Hotel Aryaduta yang seharusnya pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan professional.
"Sekarang kita pikirkan, bagaimana aset lainnya juga bisa menghasilkan," paparnya.
Menurutnya, tidak hanya ada di 12 kabupaten/kota di Riau, tapi juga di provinsi lain, misalnya di Jogjakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan berbagai daerah lainnya.
"Nanti kalau fisiknya memang ada, selanjutnya juga akan diperhitungkan, apakah masih layak digunakan atau tidak," katanya.
"Jika tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, terutama yang ada di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, maka akan dipertimbangkan untuk pengambilan sikap lain," ucapnya lagi.
Sementara, untuk masa tugas Pansus ini diakuinya akan memakan waktu yang panjang, dan berbeda dengan Pansus-Pansus lainnya, bahkan bisa menjadi Pansus dengan masa tugas terpanjang. Karena tugasnya nantinya juga akan melakukan verifikasi secara rinci, setiap aset yang dimiliki oleh Pemprov Riau.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan, lanjut dia, Pansus ini selesai pada 2019 mendatang, karena aset yang akan diverifikasi tidak hanya berada di dalam Provinsi, tapi juga ada di luar Provinsi Riau yang jumlahnya juga cukup banyak.
"Ini beda sama Pansus lain, bisa-bisa nanti selesainya 2019, karena tugas kita cukup banyak untuk melakukan verifikasi data tersebut," katanya.
