Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan pengkajian terhadap program-program yang dirasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017.
"Rasionalisasi dimungkinkan terjadi dalam kegiatan APBD-P tahun ini. Namun kita sepakati bukan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Rabu.
Dikatakannya, adanya rasionalisasi anggaran kegiatan di APBD-P dimaksudkan untuk pembayaran hutang pemerintah provinsi Riau, seperti pelunasan hutang Stadion Utama Riau.
"Karena adanya kewajiban Pemprov Riau yang diamanahkan dengan keputusan MA untuk melakukan pelunasan hutang infrastruktur PON dan sebagian hutang main stadion PON (Utama)," ujar politisi Demokrat itu.
Menurut dia, pihaknya dan TAPD Pemprov Riau akan duduk bersama mengatur dan menghitung kembali kegiatan dan program yang akan dirasionalisasi.
Pihaknya akan meminta kepada Gubernur Riau untuk penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sebagian sudah dibayarkan secara bertahap di APBD murni 2017 ini.
"Maka sisa hutang akan hitung dan dipikirkan lagi, tidak dibayarkan sekaligus, akan di lihat juga dahulu kegiatan di 2018," sebutnya.
Legislator itu berharap kebijakan rasionalisasi dapat diterima semua pihak dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Kebijakan untuk melunasi hutang tetap dilaksanakan namun tentu akan di carikan formulasi terbaik yang menguntungkan semua pihak," katanya.
Pemprov Riau mempunyai hutang sebesar Rp240 miliar kepada pihak kontraktor. Hutang tersebut terdiri dari, Rp110 miliar untuk pembangunan Main Stadion dan Rp130 miliar untuk infrastruktur penunjang PON.
Legislator Riau Lakukan Pengkajian Terhadap Rasionalisasi APBD-P 2017
