Dumai, Riau (Antarariau.com) - Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai menggiatkan koordinasi dengan sejumlah instansi vertikal sebagai kesiapan pengamanan dan penegakkan hukum pelaksanaan Pemilu Gubernur Riau 2018.
Komisioner KPU Dumai Siti Khadijah di Dumai, Kamis, menyebutkan meski tahapan pilgubri dimulai Oktober 2017 nanti, tapi berbagai persiapan sudah dilakukan, salah satu berkoordinasi dan silaturahmi ke institusi hukum setempat.
"Selain sosialisasi, kita juga gencar silaturahmi ke pimpinan kepolisian, tni dan kejaksaan serta pengadilan dumai untuk persiapan koordinasi pengamanan," kata Siti.
Dijelaskan, kegiatan koordinasi ke instansi hukum ini membahas bersama rencana pengamanan pemilu gubernur dan pemetaan wilayah pemilihan, terutama di daerah pinggiran.
Dari hasil pertemuan silaturahmi ini, lanjutnya, kepolisian, TNI, kejaksaan dan pengadilan menyambut baik koordinasi dan menyatakan kesiapan untuk membantu pengamanan demi sukses pemilu gubernur tersebut.
"Semua pihak terkait siap mendukung sukses pelaksanaan pemilu mendatang untuk pengamanan dan penegakkan hukum nantinya," sebut Siti lagi.
Terkait sosialisasi Pilgubri, KPU juga berkunjung ke sekolah tingkat menengah atas menyasar pemilih pemula potensial, dan menyusul mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi setempat.
Meski belum ada persentase jumlah pemilih pemula potensial, namun KPU berharap lewat sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi ini nantinya bisa meningkatkan partisipasi pelajar dan remaja dalam pilgub Riau nanti.
Pendataan pemilih pilgub Riau ini juga sudah dibahas KPU bersama lembagas DPRD dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk validasi data kepentingan pemilu.
"Sosialisasi pemilu gubernur ini gencar juga lewat media sosial untuk menjaring pemilih pemula potensial dan meningkatkan partisipasi pemilih," ujarnya.
KPU Dumai terakhir kali menyelenggarakan helat pesta demokrasi pada Desember 2015 lalu, yaitu pemilu kepala daerah serentak dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 68,13 persen, atau meningkat dibandingkan pemilu presiden hanya 64 persen.
