Tembilahan (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016 di gedung DPRD Inhil, Jumat (5/5).
Anggota DPRD Inhil Edi Gunawan telah membacakan Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi DPRD Inhil terhadap LKPJ Bupati tahun 2016. Dalam laporan tersebut terdapat beberapa catatan penting yang harus dilakukan Bupati Inhil agar target pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil 2013-2018.
"Salah satu yang kami lihat penting adalah adanya kecenderungan belum sinerginya SKPD dengan SKPD lainnya dalam mengimplementasikan program atau kegiatan," kata Edi.
Untuk itulah perlu ditingkatkan sinergitas peran dan fungsi SKPD di tingkat SKPD serta lintas SKPD untuk fokus mendukung visi-misi kepala daerah.
Beberapa solusi yang disarankan yakni, Bappeda Inhil agar membangun pusat data yang selalu mempunyai basis data (data base) yang lengkap, terpercaya, valid, senantiasa diperbaharui (up to date) dan menyelaraskan dengan data SKPD serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).
"Keberhasilan sebuah kebijakan yang baik, tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data serta informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable dan akuntabel, sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Untuk itu, persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan," tegas Edi.
Pemkab Inhil juga diminta untuk memvalidasi data terhadap potensi tenaga teknis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimilikinya. Hal ini karena saat ini sangat terlihat persoalan tenaga teknis melanda beberapa dinas sehingga mengganggu kinerja.
"Sehingga kebutuhan akan tenaga teknis tidak lagi menjadi permasalahan dan persoalan di kemudian harinya. Karena yang kami lihat saat ini rasio pekerjaan sudah sangat tidak sebanding dengan tenaga sumber daya manusianya. Seperti pada beberapa dinas, sehingga ini berimplikasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah," ucapnya.
Dengan validasi data yang dilakukan tentu akan mendapat gambaran jelas mengenai kebutuhan tenaga teknis tersebut. Gambaran jelas itu pula akan membuat Pemkab Inhil lebih mudah mencarikan solusinya seperti merekrut dari kabupaten lain hingga provinsi.
"Bahkan jika perlu minta hingga ke pemerintah pusat dalam mencukupi kekurangan tersebut," tuturnya. (ADV)
Oleh: Adriah Akil
