Pekanbaru (Antarariau.com) - Komisi B DPRD Provinsi Riau meminta Pemprov setempat untuk merumuskan anggaran pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menanggapi wacana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk serius menggarap potensi tersebut.
"Gubernur jika benar-benar serius, jangan hanya ngomong. Segera anggarkan dong, jangan sampai tidak dibangun sektor keluatan itu," kata Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanis di Pekanbaru, Kamis.
Politisi Gerindra tersebut menunggu implementasi nyata dan komitmen Orang Nomor Satu Riau itu dalam mengoptimalkan potensi perikanan. Sebab, jika bercermin dari 2016 lalu, anggaran pembangunan sektor perikanan dalam APBD 2016 tidaklah besar.
"Ini cacatan kami kepada pak Gubernur. Jangan malah dianggarkan sedikit untuk pembangunannya,"
tegasnya.
Ia meminta kepada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat agar dalam realisasi program-programnya, untuk melakukan fungsi monitoring kepada kelompok masyarakat ataupun nelayan yang telah menerima bantuan.
"Komisi B meninjau kolam-kolam masyarakat tidak pernah dievaluasi tidak pernah digunakan. Padahal itu program bantuan dari Dinas terkait. Ada juga yang operasionalnya sampai hari ini belum pernah digunakan," sebutnya.
"Namun kami juga tidak menutup mata, pasalnya program Dinas yang jalan tetapi perlu dikembangkan lagi," lanjutnya pula.
Sementara, Anggota Komisi B DPRD Riau Karmila Sari di Pekanbaru, menyoroti komitmen Pemerintah Provinsi Riau pada sektor perikanan dan kelautan dan diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk mendongkrak Pendataan Asli Daerah (PAD).
"Gubernur sampaikan itu (potensi perikanan), tentu program-program sudah mengarah kesana. Kita tahu potensi wilayah pesisir sangat besar. Dorongan dari kami, akan memanggil Dinas terkait untuk menggesa program-program ini," kata Karmila.
Menurutnya, Pemprov Riau juga diminta "buka mata" melakukan pembenahan di sektor perikanan dan kelautan, sebab bidang ini memiliki beberapa persoalan cukup kompleks diantaranya Pemprov setempat kesulitan dalam mendata rill produksi perikanan karena minim prasana seperti pelabuhan ikan, Unit pelaksana teknis perikanan diminta untuk lebih proaktif melakukan pengawasan dan pelaporan, minimnya kapal pengawasan laut serta regulasi izin usaha perikanan tangkap yang masih longgar.
"Untuk itu kita perlu berbenah diri jika ingin serius mengelola sektor ini. Selama ini saya nilai semuanya serba liar, tangkahan berapa? banyak ikan ditangkap kita tidak tahu. Ini kita dorong dengan Peraturan Daerah perikanan tangkap," tegas Karmila.
Komisi B DPRD Riau yang membidangi perikanan dan kelautan menekankan agar program-program tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Sementara, Andi Rachman (sapaan akrab gubernur) di beberapa kesempatan, berkomitmen untuk mengembangkan potensi di sektor perikanan dan kelautan, pasalnya hanya ratusan meter saja yang termanfaatkan padahal panjang garis pantai Riau mencapai 2.079 kilometer.
"Kita punya garis pantai cukup luas hampir mencapai 2000 kilometer lebih, yang baru termanfaatkan oleh masyarakat hanya ratusan meter. Dengan potensi yang ada seharusnya bisa optimal bagi pertumbuhan ekonomi," tegas Andi Rachman.
Geliat perikanan sangat positif untuk terus didorong sehingga berimbas pada pergerakan ekonomi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.
Peluang lainnya, kata Andi Rachman, sektor tersebut dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan, pasalnya ada sejumlah kawasan pesisir yang dimiliki tersebar di Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Kota Dumai.
Pada 2016, kata Andi Rachman, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan tercatat tumbuh sebesar 2,3 persen lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai sebesar 4,45 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sebesar 5,02 persen.
