Rengat (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel.
"Selain itu juga penandatanganan komitmen peningkatan maturitas System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)," kata Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto di Rengat, Jumat.
Bupati mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini untuk memajukan daerah karena indikator pemerintah yang bersih dan baik adalah komitmen pimpinan yang mendukung langkah tata kelola yang efektip sesuai program tersebut.
Yopi Arianto mengungkapkan, MoU itu merupakan salah satu implementasi dari komitmen yang telah dilakukan Pemkab Inhu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi.
"Pemkab Inhu mempunyai mitra untuk membangun Inhu dalam upaya peningkatan penatausahaan keuangan yang baik serta penerapan system pengendalian intern pemerintah," sebutnya.
Bupati menyebutkan, program ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, karena itu meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memanfaatkan kerjasama ini dengan meminta kepada BPKP melakukan pendampingan yang diperlukan oleh BPKP.
Kepala BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi mengatakan, sangat memberikan apresiasi terhadap Pemeintah Inhu atas komitmen yang tinggi dalam mendukung program ini sehingga tercipta apa yang menjadi tujuan bersama.
" Kami berjanji program ini akan berdampak positipuntuk daerah," sebutnya.
Menurut dia, melalui kerjasama ini kedepannya BPKP akan memberikan pendampingan sekaligus mengawal tata kelola yang ada kepada Pemkab Inhu termasuk melalui pelatihan, bimbingan teknis serta mengaksistensi para tenaga - tenaga dibidang pengelolaan keuangan dan auditor Inhu. (ADV)
Tingkatkan Kinerja, Pemkab Inhu Gelar Sejumlah Kerjasama Dengan BPKP
